FSGI: Mogok Sekolah Siswa SMAN 1 Cimarga Adalah Hak Anak Berpendapat

Dia mengatakan, tindakan diduga kekerasan yang dilakukan kepala sekolah seharusnya tak dibiarkan, meski alasannya adalah untuk pendisiplinan. Dia mengingatkan dalam menghadapi krisis kesiswaan, sekolah harusnya berpatok pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan. 

"Nah, apakah sekolah ini punya? Tetapi ketika, ini kan pelakunya kepala sekolah, dalam Permendikutristek No. 46, ketika pelakunya guru sesama murid, itu bisa ditangani oleh tim PPK sekolah. Tapi ketika pelakunya kepala sekolah, maka yang harus menangani adalah tim Satgas Daerah," kata dia.

Retno mengatakan, terkait kasus kekerasan itu sendiri tidak dibenarkan. Menurut dia, apapun pendisiplinan atas nama pendidikan dan upaya pendisiplinan, tidak boleh dilakukan dengan kekerasan.

"Di dalam Permendikutristek No. 46 ini ada ketentuan bagaimana kita memberi sanksi pada anak-anak," katanya.

Dia juga mengingatkan, mengedukasi anak bukan berarti anak tidak boleh diberi sanksi, namun sanksi yang diberikan itu haruslah bersifat edukatif, tidak melanggar peraturan perundangan yang lain.

"Kalau mukul ya pasti melanggar peraturan perundangan yang lain, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak di Pasal 76C, gitu ya. Apapun alasannya, gitu. Nah, ini apa, tentu saja wajar kalau kemudian orang tuanya juga melaporkan, karena memang memungkinkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak," katanya.

Perlu diketahui, Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.