Gaduh Soal Presiden Dimakzulkan, Ini Alur Pemakzulan Menurut UUD 1945

Proses pemakzulan dimulai dari DPR melalui proses hak angket hingga berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam proses ini saja, kata dia, sudah sangat sulit dilanjutkan mengingat kekuatan koalisi partai pemerintah yang sangat besar di lembaga legislatif.

Dalam Pasal 7B Ayat 3 menjelaskan, syarat forum permintaan DPR ke MK harus dengan dukungan dan kehadiran anggota sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang ada di parlemen.

“Kalau kita menghitung sekarang kekuatan koalisi Presiden Jokowi, maka dengan opisisi yang tinggal PKS dan Demokrat bisa kita duga hitung-hitungannya ditolak DPR. Maka baru pada tahap pertama saja sudah presiden aman,” kata Denny dalam sebuah diskusi daring dengan tema Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden Era Pandemik COVID-19, Senin (1/6).

Seandainya DPR menyetujui untuk melakukan pembahasan di MK, belum tentu pemkazulan langsung diloloskan. Denny mengatakan ada kemungkinan dalam tahapan ini, pendapat DPR didengarkan atau bahkan ditolak.

“Kemudian ada sidang lagi walaupun MK bilang presiden melakukan tindak pidana sesuai impeachment, belum tentu presiden diberhentikan. Bisa saja di MK dianulir dengan pemberhentian secara poltiis di MPR,” ujarnya.

Mantan wakil menteri hukum dan ham ini mengatakan, proses pemakzulan seorang presiden di MPR kerap menjadi perdebatan karena banyak terdapat unsur politis. Pembahasan di tingkat MPR lebih sulit karena membutuhkan sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 dari total keseluruhan anggota MPR.

“Syaratnya lebih sulit dibanding di DPR. Pada tahap pertama saja di DPR dengan koalisi besar Jokowi sudah aman untuk melanjutkan pemerintahan kecuali ada perbedaan peta politik,” tuturnya.

“Seharusnya keputusan di MK itu yang final, tidak diubah lagi secara politis karena telah melalui perdebatan panjang (di DPR),” katanya menegaskan.