Gelar Demo di Kemenhub, Massa Minta Ungkap Dugaan Mafia Proyek

11 Okt 2022, 17:30 WIB

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Demokrasi (Almadea) menggelar demonstrasi di depan gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2022) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Demokrasi (Almadea) menggelar demonstrasi di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2022).

Koordinator lapangan aksi, Yulius Carlos mendorong agar pihak berwenang memecat dan menangkap para pejabat di Kemenhub yang diduga terlibat dalam mafia proyek.

"Kami turut memberikan perhatian secara khusus terhadap Kementerian Perhubungan dan perusahaan-perusahaan atau pengusaha swasta yang terlibat dalam permainan proyek selama ini dan oknum pejabat tersebut. Di sisi lain keberadaan mafia proyek swasta dan jejaringnya dilingkungan Kemenhub harus segera diberantas," kata Yulius saat ditemui di lokasi, Selasa (11/10/2022).

1. Diduga ada pejabat yang langgar komitmen Kemenhub

Yulius menuturkan, Kemenhub sebagai lembaga pemerintah yang mengatur infrastruktur transportasi seharunya memiliki komitmen yang baik dan taat pada arahan Menteri Perhubungan (Menhub)

"Kememhub dalah tulang punggung dalam sektor infrastruktur transportasi baik itu di darat, laut, udara. Ironisnya banyak pejabat di Kementrian Perhubungan yang bersikap tidak loyal dan taat pada komitmen baik dari para pimpinannya khususnya Menhub," ujar dia.

2. Diduga ada oknum yang mengatur proyek

Ilustrasi transportasi mobil. (IDN Times/Aditya Pratama)

Yulisa menduga ada oknum pejabat Kemenhub yang menyalahgunakan kewenangan sehingga banyak mengatur proyek yang sudah diatur, bahkan ada pula yang mengancam pimpinan yang berada di level lebih rendah.

"Kami mendorong Menhub agar bertindak tegas dan segera mencopot pejabat Kemenhub yang diduga terlibat dalam praktek mafia proyek dan mafia jabatan," kata dia.

3. Kejaksaan Agung, KPK, dan Mabes Polri diminta selidiki kasus

Pihaknya juga meminta kepada Kejaksaan Agung, KPK dan Polri untuk segera melakukan penyelidikan secara serius terhadap dugaan kasus tersebut.

"Mendesak melakukan penyelidikan atas praktek permufakatan jahat di lingkungan Kemenhub. Bersihkan Kementrian Perhubungan dari para pejabat korup dan bermental mafia," imbuh dia.