Gelar Sensus Penduduk 2020, BPS Libatkan Sejuta Personel

14 Feb 2018, 21:37 WIB

Sumber Gambar: cikalnews.com

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan BPS akan menyelenggarakan sensus penduduk ke-7 pada 2020. Hal itu sesuai dengan amanat UU No.16 tahun 1997 tentang Statistik dan diikuti rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"PBB merekomendasikan seluruh negara minimal melakukan sensus penduduk sekali dalam 10 tahun, hasilnya banyak yang 5 tahun sekali. Indonesia memang belum mampu, tapi kita punya Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk menjembatani hasil di antara 2 sensus, yakni BPS dan Kemendagri," kata Suhariyanto di Kantor BPS Jakarta, Rabu (14/2).

1. BPS menggunakan tiga prinsip dasar

Menurut Suhariyanto, BPS telah menyiapkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) berdasarkan 3 prinsip dasar, yakni Accuration, Benchmark, Comprehensive.

"Harus akurat jadi benchmark karena data hasil SP2020 sangat komprehensif. BPS dengan kementerian lain sedang merancang metodologi organisasi lapangan, rancangan penjaminan kualitas, dan sosialisasi kampanye," kata Suhariyanto.

2. BPS menyiapkan pilot project

Agar upaya sensus penduduk berjalan mulus dan bermanfaat, pada Juli 2018 BPS akan mengadakan pilot project SP2020 dengan format sensus mini di 7 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

"Kemudian tahun 2019 akan gladi bersih, dan tahu 2020 selama sebulan penuh digelar serentak di seluruh Indonesia. SP2020 akan menghadapi banyak tantangan, seperti mobilitas penduduk, kemajuan teknonologi, dan tanggapan responden," imbuhnya.

3. Menghadapi beragam tantangan

Dalam perisapannya, BPS melakukan inovasi, seperti memanfaatkan teknologi geospasial sebagai kerangka induk pengumpulan data. Karena mobilitas dan tingkat menemui responden diprediksi sulit, BPS menggunakan sistem Computer Assisted Web Interview (CAWI) dikombinasikan pendataan tradisional.

"BPS juga akan menggunakan data registrasi penduduk Kemendagri. Kami sadar saat ini ada 2 sumber data yang jika dua-duanya disatukan bakal jadi kekuatan luar biasa, yaitu data BPS secara de facto dan data Kemendagri secara de jure," kata Suhariyanto.

4. Satu juta personel dilibatkan

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah mengatakan, tak kurang dari satu 1 juta personel di luar jajaran organik BPS yang terlibat dalam SP2020.

"Kami juga melibatkan 800 ribu orang pencacah SP2020. Setiap pencacah mendatangi setiap tempat tinggal lebih dari 60 juta KK. Tantangannya, isu privasi akan semakin dominan, kepercayaan terhadap petugas, mobilitas penduduk tinggi, dan peningkatan hunian eksklusif. Ini tentu gak mudah kalau dilakukan dengan metode tradisional," kata Sairi.

Menurut Sairi, SP2020 akan menelan biaya yang sangat besar, namun dia belum dapat mengungkapkan berapa jumlah pasti anggaran yang dibutuhkan.