Jakarta, IDN Times — Setiap menjelang pemilu selalu muncul berbagai istilah politik. Di antaranya politik identitas. Jelang Pemilu 2024, istilah politik identitas pun kembali ramai terdengar.
Secara umum di Indonesia, frasa ini cenderung dianggap sebagai konotasi negatif.
Lantas, apa itu politik identitas? Seperti apa cirinya? Apa contohnya? Yuk Gen Z, simak penjelasannya di bawah ini.
Menurut Ahmad Syafii Maarif dalam Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita (2012), politik identitas merupakan narasi yang hadir dari kelompok marginal atau terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas.
Maarif menilai, politik identitas sebenarnya bisa menjadi konotasi positif karena bisa menghadirkan wadah mediasi penyuaraan aspirasi bagi yang tertindas.
Namun di masyarakat Indonesia, muncul ‘kegagapan’ untuk memahami struktur masyarakat plural dengan banyak etnis dan agama, hingga berujung pada tindakan intoleransi.
Abdillah dalam Politik Identitas Etnis (2002) juga menilai Politik identitas sebagai konotasi positif. Menurutnya, politik identitas secara garis besar merupakan kegiatan politik untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan tertentu, mulai dari etnis, agama, hingga jenis kelamin.
Secara umum, politik identitas bisa dimanfaatkan oleh kelompok minoritas maupun kelompok marginal dalam upaya mendapat keadilan atau melawan ketimpangan.
Sejatinya politik identitas merupakan gerakan atau kondisi di mana sekelompok orang menggunakan identitas yang sama baik etnis, agama, maupun gender guna kepentingan kelompok.
Dalam ilmu sosiologi, politik identitas memiliki ciri khas di antaranya:
- Memiliki kesamaan dan tujuan untuk membentuk kekuatan berdasarkan peta politik.
- Ada ketidakpuasan yang muncul dari dalam masyarakat yang merasa terpinggirkan.
- Menggunakan atau memanfaatkan jalur politik sebagai alternatif untuk menyatukan kekuatan bersama.
Beberapa contoh politik identitas yang terjadi di dunia seperti gerakan LGBTQ yang meminta pengakuan negara untuk legalisasi jenis kelamin pada dokumen seperti KTP.
Di Indonesia, gerakan politik identitas jelas terlihat pada aksi PA 212 di 2 Desember 2016 oleh ormas Islam.
Gerakan identitas berdasarkan pada agama ini menuntut Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diadili atas dugaan kasus penistaan agama.