Gen Z Tak Yakin Penegakan Hukum di Indonesia Berlangsung Baik

30 Sep 2022, 13:30 WIB

Pendapat Gen Z soal penegakan hukum di Indonesia (IDN Media)

Jakarta, IDN Times - Banyaknya kasus hukum di Indonesia membuat Generasi (Gen ) Z menilai penegakan hukum di Tanah Air belum berjalan maksimal. Hal ini diketahui dari hasil survei yang digelar oleh IDN Research Institute bekerja sama dengan Populix.

Hasil survei yang terangkum dalam Indonesia Gen Z Report 2022 diluncurkan IDN Times, bertepatan dengan acara Indonesia Millennial and Gen-Z Summit (IMGS) 2022 yang digelar IDN Times selama 2 hari, 29-30 September 2022, di Tribrata Jakarta.

Survei berlangsung pada 27 Januari - 7 Maret 2022, melibatkan 1.000 responden di 12 kota dan daerah aglomerasi di Indonesia. Metode survei menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error kurang dari 5 persen.

Melalui Indonesia Gen Z Report 2022 ini, IDN Times ingin menyajikan potret yang jelas dan lengkap mengenai Gen Z Indonesia, secara holistik dari semua sisi, sehingga bisa membantu memahami dan membentuk mereka lebih baik sebagai calon pemimpin bangsa.

Salah satu yang digali dalam survei ini adalah bagaimana pendapat Gen Z terhadap penegakan hukum di Indonesia. Seperti apa hasilnya? Simak pemaparannya berikut ini.

1. Defenisi Gen Z dan jumlah mereka di Indonesia

ilustrasi gen Z (IDN Times/Indonesia Gen Z Report 2022)

Indonesia saat ini memiliki 70,72 persen penduduk usia produktif, yakni dari umur 15-64 tahun. Dengan demikian, bisa dikatakan saat ini Indonesia tengah menikmati bonus demografi, yang diharapkan membantu Indonesia mencapai masa keemasan pada 2045 mendatang.

Dari total jumlah usia produktif tersebut, 27,94 persen atau 74,93 juta orang di antaranya merupakan Generasi Z (Gen Z), yakni mereka yang lahir antara 1997 dan 2012. Sementara 25,87 persen atau 69,38 juta orang merupakan kelompok milenial, yakni mereka yang berusia 24-39 tahun.

Dalam Indonesia Gen Z Report 2022 ini, Gen Z didefinisikan sebagai laki-laki dan perempuan yang berusia 15 sampai 24 di tahun 2022. Mereka terbagi lagi dalam dua kategori yakni remaja akhir yang berusia antara 15 dan 20 tahun, dan dewasa muda yang berusia antara 21 dan 24 tahun.

Hampir separuh dari Gen Z telah memasuki usia produktif, sedangkan sisanya akan berpartisipasi dalam angkatan kerja di tahun-tahun mendatang.

Gen Z Indonesia lahir di tahun-tahun yang penuh gejolak dalam sejarah Indonesia, yakni menjelang jatuhnya Orde Baru dan Reformasi tahun 1998, yang membawa perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagai generasi yang tumbuh setelah reformasi politik 1998 dan bagian dari apa yang disebut digital native, Gen Z tentunya memiliki sikap dan perilaku berbeda dengan generasi yang lebih tua. Termasuk dalam hal pendapat mengenai penegakan hukum saat ini.

2. Hanya 41 persen Gen Z sebut penegakan hukum di Indonesia sudah bagus

Indonesia Gen Z Report 2022 (IDN Media)

Dua tahun terakhir, Gen Z menghadapi pandemik COVID-19, yang menyebabkan ketidakpastian dalam hidup, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Ketidakpastian ini di tambah lagi dari segi hukum, sehingga membuat Gen Z tidak yakin penegakan hukum telah berlangsung baik di Indonesia.

Bahkan banyak Gen Z merasa kecewa dalam berurusan dengan penegak hukum. Hal ini terungkap pada Oktober 2021 lalu, di mana tagar atau hastag #PercumaLaporPolisi trending di media sosial, setelah Project Multatuli menerbitkan sebuah cerita tentang polisi daerah Luwu Timur, yang diduga salah menangani kasus kekerasan seksual oleh seorang ayah terhadap tiga anak kandungnya.

Setelah cerita ini viral, warganet ramai-ramai berbagi pengalaman mereka dan mengaku kecewa berurusan dengan penegak hukum.

Berdasarkan hasil survei Indonesia Gen Z Report 2022, hanya 41 persen responden Gen Z yang menyatakan penegakan hukum di Indonesia sudah bagus atau sangat bagus. Sementara itu, 40 persen masih ragu-ragu menyatakan bagus atau buruk, dan 19 persen menyatakan jelek atau sangat jelek.

3. Banyak kasus, Presiden Jokowi perintahkan Menko Polhukam Mahfud MD reformasi hukum

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas evaluasi mudik Lebaran 2022 (dok. Sekretariat Presiden)

Upaya pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk penegakan hukum di Indonesia memang masih terus diuji. Kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh bosnya sendiri, mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, pada 8 Juli 2022, semakin membuat citra kepolisian terpuruk.

Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada Rabu (31/8/2022) lalu memperlihatkan, tingkat kepercayaan publik kepada institusi Polri menempati posisi paling buncit, dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Peringkat Polri jauh dari TNI dan Presiden yang menduduki posisi no 1 dan 2.

Berikut hasil survei LSI mengenai "Penilaian Publik atas Masalah-Masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum":
- Mahkamah Agung: 79 persen
- Pengadilan: 75,6 persen
- Kejaksaan Agung: 75,3 persen
- KPK: 73,2 persen
- Polri: 69,6 persen

Survei ini digelar pada 13-21 Agustus 2022 dengan 1.220 responden yang tersebar secara nasional, dengan menggunakan metodologi multistage random sampling.

Baru-baru ini, citra penegak hukum kembali tercoreng setelah seorang hakim agung yakni Sudrajad Dimyati, ditangkap oleh KPK terkait kasus dugaan suap.

Penangkapan ini sangat memukul kredibilitas lembaga penegak hukum. Sampai-sampai Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan perlu ada reformasi hukum.

Jokowi mengaku sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, untuk melakukan reformasi hukum.

"Ya, yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Kedua, saya lihat ada urgensi sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita," ujar Jokowi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (26/9/2022).