Gerakan Coblos 3 Paslon dari Anak Abah, KPU DKI: Warga Jakarta Cerdas

13 Sep 2024, 14:10 WIB

Dini Suciatiningrum

KPU DKI sediakan helpdesk pendaftaran cagub/cawagub/ IDN Times Dini Suciatiningrum

Intinya sih...

KPU DKI Jakarta merespons gerakan mencoblos tiga foto paslon setelah Anies Baswedan tidak maju di Pilkada
Komisi Pemilihan Umum akan terus sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta
Astri Megatari menegaskan bahwa politik uang dalam gerakan tersebut dapat masuk dalam ranah pidana

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta buka suara terkait munculnya gerakan baru yakni mencoblos tiga foto paslon di kertas suara, usai Anies Baswedan tidak maju di Pilkada DKI Jakarta.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Astri Megatari mengatakan, KPU akan terus menggencarkan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Kami yakin, kami optimistis bahwa warga DKI Jakarta sekarang cerdas-cerdas, kritis-kritis, dan semuanya bisa menilai ketiga pasangan calon ini dengan pikiran dan pandangan yang terbuka," ujar Astri di KPU DKI Jakarta, Jumat (13/9/2024).

1. KPU DKI yakin warga Jakarta melek

Sekelompok orang menggelar aksi terkait pencatutan NIK KTP warga DKI di depan Kantor KPU DKI Jakarta (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Astri mengakui, munculnya gerakan coblos tiga paslon akan menjadi PR bagi KPU DKI agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di DKI Jakarta, dan bisa ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dengan baik dan benar.

"Jadi kami sangat optimistis dengan melihat profil warga DKI Jakarta yang saat ini semakin berkembang, yang melek digital dan sebagainya, justru itu yang membuat masyarakat Jakarta semakin kritis dalam memilih siapa gubernur yang akan memimpin di lima tahun ke depan," imbuh dia.

2. Mengajak masyarakat tidak memilih bisa dipidana

ilustrasi mengeluarkan uang kertas dari dompet (pexels.com/ahsanjaya)

Astri menegaskan, jika ada politik uang dalam gerakan tersebut maka bisa masuk dalam ranah pidana. Politik uang dalam pilkada sudah jelas masuk pidana.

"Jadi kita memilih itu kan sebenarnya hak masing-masing warga, apakah memilih atau tidak. Namun kalau kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa dipidanakan," imbuhnya.

3. Gerakan coblos tiga paslon kekecewaan pendukung Anies

Foto Anies Baswedan di samping jendela pesawat. (www.x.com/@aniesbubble)

Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid, tak menampik pihaknya mendengar gerakan tersebut. Tetapi, menurutnya, bisa saja itu merupakan ungkapan kekecewaan dari pendukung Anies lantaran jagoannya gagal berlayar di Pilkada Jakarta 2024.

"Terkait gerakan anak Abah, bisa jadi itu adalah ungkapan kekecewaan pendukung Pak Anies karena yang mereka dukung kan tidak ada di dalam kertas suara," ujar Sahrin ketika dihubungi pada Minggu (8/9/2024).