Gerakan Perempuan Desak Gencatan Senjata dan Hentikan Genosida di Gaza

08 Nov 2023, 14:00 WIB

Gedung-gedung yang hancur akibat serangan Pendudukan Israel terhadap rumah-rumah warga sipil Palestina di Gaza di utara Kamp Jabalia, utara wilayah Al-Sikka, Rabu (11/11/2023). (Dok. Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP))

Jakarta, IDN Times - Gerakan perempuan, pekerja rumah tangga, buruh, lembaga pelayanan mendesak dilakukannya gencatan senjata dalam konflik di Gaza, imbas serangan Israel.

Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Rakyat Palestina yang terdiri dari berbagai lembaga seperti Perempuan Mahardhika, KontraS hingga Jala PRT mengungkapkan dunia tidak akan pernah menutup mata atas kebrutalan dan ketidakadilan ini.

“Pembunuhan dan genosida secara kasat mata ini harus segera dihentikan. Di seluruh dunia saat ini terjadi gelombang demonstrasi orang-orang yang turun ke jalan mengambil sikap dukungan untuk rakyat Palestina agar perang segera dihentikan termasuk Indonesia,” demikian keterangan tertulis yang dilansir pada Rabu (8/11/2023).

1. Perlu solidaritas untuk hentikan genosida ini

Gedung-gedung yang hancur akibat serangan Pendudukan Israel terhadap rumah-rumah warga sipil Palestina. (Instagram.com/mohammed_dahlan86)

Seruan ini disuarakan oleh Perempuan Mahardhika, FAMM Indonesia, Rumah KitaB Rahima Fahmina, Forum Pengada Layanan Sejuk, Yayasan Humanis, LBH APIK Jakarta, Asosiasi LBH Apik ,Perhimpunan Jiwa Sehat , Jala PRT, Yayasan PEKKA, Marsinah.id, Kontra, Bangsa Mahardika.

Mereka berpendapat setiap orang harus bergerak bersolidaritas untuk memunculkan tekanan yang lebih kuat dari masyarakat sipil. Ini adalah upaya menghentikan genosida dan mendukung gencatan senjata agar rakyat Palestina dapat hidup bermartabat dan berkeadilan di negaranya.

2. Gencatan senjata untuk bebaskan rakyat Palestina

Save Palestine (IDN Times/Aditya Pratama)

Gencatan senjata diperlukan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan pendudukan serta membebaskan warga Palestina untuk berdaulat secara penuh terhadap tanah airnya.

Selain itu, ada desakan membuka secara penuh akses kebutuhan dasar dan dukungan kemanusiaan bagi warga Palestina tanpa memandang suku ras, agama, dan latar belakang lainnya.

3. Konflik ini bentuk pelanggaran HAM yang paling ekstrem

Lambang PBB di Markas Besar PBB, New York. (Instagram.com/unitednations)

Ada juga dorongan untuk negara Digdaya yang selama ini mendukung pendudukan dan penjajahan untuk segera mengakui, mengikuti, dan menghormati Resolusi PBB atas nama kemanusiaan.

“Mengajak seluruh elemen masyarakat dunia untuk menyuarakan perjuangan rakyat Palestina karena sejatinya genosida yang terjadi di Palestina bukan saja masalah kemanusiaan, tapi bentuk pelanggaran HAM yang paling ekstrem,” ujar koalisi ini.