Geram, Kemen-PPPA Sebut Promosi Nikah Muda Aisha Weddings Tabrak Hukum

10 Feb 2021, 16:00 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Bintang Puspayoga menyebut Kementerian PPPA geram akan promosi nikah usia muda yang dilakukan Aisha Weddings. Bintang mengatakan kegiatan yang dipromosikan Aisha Weddings juga bertentangan dengan hukum.

Menurutnya, kehadiran Aisha Weddings ini telah memengaruhi pola pikir anak muda. Mereka jadi mengganggap bahwa menikah itu mudah, padahal pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam UU Perkawinan No 16 tahun 2019 yang menyebutkan perkawinan diizinkan apabila perempuan dan laki-laki sudah berumur 19 tahun.

"Promosi Aisha Weddings tersebut juga telah melanggar dan mengabaikan pemerintah dalam melindungi dan mencegah anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak, Bintang Puspayoga dalam siaran persnya, Rabu (10/2/2021).

1. Menteri PPPA menyebut dampaknya merugikan anak, keluarga, dan negara

Default Image IDN

Promosi Aisha Weddings yang disebutnya membuat masyarakat luas menjadi resah ini, juga mengurangi upaya pemerintah dalam usaha menurunkan angka perkawinan anak. Bintang mengatakan dampaknya sangat merugikan anak, keluarga, dan negara.

Aisha Weddings sendiri mengkampanyekan nikah di usia muda dan menjual jasa event organizer pernikahan, tidak mempedulikan nasib anak-anak Indonesia. Kemen PPPA pun berjanji akan menindaklanjuti hal ini dengan serius.

Nantinya, Kemen PPPA akan mempelajari kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, beberapa Kementerian/Lembaga, serta NGO. Mereka juga akan berkoordinasi dengan Kominfo dan Kapolri agar dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami khawatir, data pribadi anak-anak dan remaja yang tertarik dengan situs tersebut justru disalahgunakan dan mereka menjadi target tindakan pelanggaran hukum lainnya, seperti ekspolitasi seksual ekonomi kepada anak hingga perdagangan anak. Itu sebabnya kami akan melibatkan pihak aparat hukum agar anak-anak tidak menjadi korban," ujar Bintang.

2. Perlindungan anak di Indonesia butuh peran serta dari semua pihak

ilustrasi anak-anak (IDN Times/Dwifantya Aquina)

Bintang menegaskan, perlindungan anak di Indonesia harus jadi komitmen bersama semua pihak, termasuk pemerintah. Alhasil, dalam setiap kesempatan, Kemen PPPA kerap bekerjasama dengan Dinas PPPA di daerah, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), para aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa. dan Forum Anak

Intinya, Kemen PPA selalu memberikan edukasi kepada anak bahwa anak harus paham hak-hak mereka, berhak atas perlindungan, serta diajarkan untuk mengenal dan menjaga tubuh mereka sehingga anak mampu melindungi diri mereka dari segala tindak kekerasan dan eksploitasi yang menghambat tumbuh kembang mereka.

"Pihak orangtua juga kami ajarkan bahwa setiap orangtua wajib untuk melindungi anak mereka sendiri maupun anak-anak yang berada di sekitar lingkungan mereka," ujar Bintang.

3. Bintang ajak semua pihak untuk memiliki kepedulian terhadap isu anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, I Gusti Bintang Ayu Darmawati (tengah baju putih tidak berkerudung) saat mengunjungi Desa Punten, Kota Batu. IDN Times/ Alfi Ramadana

Lebih lanjut, Bintang mengajak semua pihak dan masyarakat untuk bersama-sama memiliki kepedulian dan sensitif terhadap isu anak. Pada dasarnya, anak adalah generasi penerus bangsa ini.

“Kami mengajak semua pihak untuk lebih intensif mencegah perkawinan anak agar semua anak Indonesia terlindungi," ujarnya.