Gerindra Ogah Jadwal Pemilu 2024 Ditentukan dengan Voting

07 Okt 2021, 12:50 WIB

Sekjen Partai Gerindra/Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani (IDN Times/Sachril Agustin)

Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani, tidak ingin pengambilan keputusan jadwal Pemilu 2024 dengan sistem voting. Ia menilai keputusan harus diambil dengan sistem musyawarah mufakat.

"Yang harus dihindari untuk pelaksanaan ini saya kira adalah pengambilan suara terbanyak atau voting. Karena kita harus terus menjunjung tinggi musyawarah kebersamaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan dan sedapat mungkin itu dilakukan dan diusahakan," kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Ia pun setuju dengan usulan agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengundang pimpinan partai politik untuk membahas Pemilu 2024. Upaya tersebut menurutnya bisa dilakukan agar pembahasan terkait Pemilu 2024 tidak berlarut-larut.

1. Gerindra tak mau pengambilan keputusan Pemilu 2024 dengan sistem voting

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Dengan saling bertemu, Muzani berpendapat, pemerintah yang dinakhodai Jokowi dan para pimpinan parpol bisa mencari titik temu. Sehingga, jika sudah disepakati jadwalnya, tahapan Pemilu 2024 dapat segera dimulai pada 2022.

"Karena itu pandangan yang mengatakan agar presiden mengambil prakarsa untuk mempertemukan para pimpinan partai, ketua umum, untuk membicarakan persoalan ini adalah pandangan yang sangat bijak," ujar Sekjen Gerindra itu.

"Saya setuju sekali lagi itu adalah langkah bijak dan baik," imbuhnya.

2. Legislator PDIP sarankan Jokowi undang parpol bahas Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR, Arief Wibowo di Gedung DPR/MPR, Selasa (28/9/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Arif Wibowo mengaku anggota DPR belum satu suara terkait jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Dia pun menyarankan agar Jokowi turun tangan mendiskusikan Pemilu 2024 bersama pimpinan parpol.

"Saya harus akui memang belum ada satu suara untuk itu. Karena itu bersabar sedikit. Jika diperlukan dan menurut hemat saya malah perlu untuk presiden mengundang ketum (ketua umum) parpol. Mendiskusikan tentang hal-hal pokok yang prinsip tentang pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024," kata Arif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).

3. Komisi II DPR bantah pembahasan Pemilu 2024 mengalami deadlock

IDN Times/Prayugo Utomo

Sementara, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli mengatakan belum satu suaranya terkait Pemilu 2024 karena ada beberapa parpol berbeda pandangan. Contohnya, kata dia, terkait masa kampanye, penggunaan digitalisasi atau e-voting dan lain-lain.

Agar satu suara, Doli mengatakan, Komisi II DPR akan melakukan konsolidasi. Ia pun membantah pembahasan Pemilu 2024 mengalami deadlock atau buntu karena pembahasan Pemilu masih mematangkan konsep.

"Jadi dalam waktu kurang dari sebulan ini, kita akan konsolidasi lagi, termasuk ke MK (Mahkamah Konstitusi), MA (Mahkamah Agung), termasuk Kemenkominfo. Kemudian Bappenas, Kemenkeu. Ini kan konsekuensi ke anggaran, kita masih punya waktu yang cukup. Karena kita pertimbangkan, toh kalau kita putuskan, kan mulainya (Pemilu) 2022, kita masih punya waktu beberapa bulan sebelum akhir 2021," kata Doli.