Gerindra: Pemilu Ditunda Hanya Wacana di Media, Bukan di DPR-MPR

Wakil Ketua DPR RI ini enggan berkomentar lebih jauh soal wacana penundaan pemilu. Menurutnya, hal ini merupakan ranah Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto. Dia yang berhak berkomentar.

"Proses politik itu kan adanya di DPR, di MPR. Tadi saya sudah bilang, kalau proses politik itu berjalan, tidak cuma wacana, baru kita akan nanggepin, dan yang boleh menanggapi itu Ketua Umum Partai Gerindra, bukan Dasco," katanya.

Lebih lanjut, Dasco menerangkan, DPR bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sepakat tanggal 14 Februari menjadi hari Pemilu 2024.

"Iya kan kalau kesepakatan DPR, ya iya kan semua partai. Sudah sepakat, termasuk yang ngusulin penundaan kan sebenarnya sudah sepakat, kan gitu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur. Cak Imin berencana menyampaikan usul tersebut kepada Presiden Jokowi.

"Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai politik, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah bagaiman apakah bisa betul, ya nanti kita lihat saja apakah nanti mungkin bisa diundur atau tidak. Itu usulan saya,” ujar Cak Imin dalam keterangannya, Rabu (23/2/2022).

Cak Imin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI itu mengusulkan, jadwal pemilu yang sudah ditetapkan 14 Februari 2024 dimundurkan satu hingga dua tahun. Dia beralasan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih belum stabil.

"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting dan intinya prospek ekonomi kita pascapandemi, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap dua tahun pandemi yang tidak efesien,” katanya.

Menurutnya, 2024 menjadi tahun politik itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Sebab, para pengusaha dan investor akan melihat terlebih dahulu siapa pemenang dalam Pemilu yang digelar dalam tahun tersebut.

"Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi. Pertama, para pelaku ekonomi itu melakukan freeze, pembekuan, wait an see dan stop ageresivitas ekonomi saat pemilu,” ucapnya.

Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan usulan yang digulirkan oleh Cak Imin. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

"Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan, maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur," ujar Zulkifli dilansir ANTARA, Jumat (25/2/2022).

Zulkifli kemudian menjelaskan alasan PAN setuju dengan usulan tersebut. Faktor pertama karena masih dalam kondisi pandemik COVID-19. Faktor tersebut perlu keseriusan dalam menanganinya.

Selain itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih belum stabil karena adanya pandemik COVID-19. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi perlu digenjot terlebih dahulu.

"Ketiga, perkembangan situasi global seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global dan Indonesia," ucapnya.

Selain itu, dia juga menyebut biaya pemilu itu mahal. Menurutnya, biaya tersebut dalam kondisi saat ini sebaiknya digunakan untuk membantu perekonomian rakyat.

Zulkifli mengaku akan membahas usulan dimundurkannya jadwal pemilu dengan partai politik yang lain.