Gibran Didesak Mundur dari Solo, Kaesang: Biasa, Dinamika Politik

21 Jan 2024, 17:41 WIB

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep. (www.instagram.com/@kaesangp)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menanggapi desakan masyarakat terkait polemik perlu atau tidaknya calon wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai Wali Kota Solo karena sibuk menjalani kampanye Pilpres 2024. Kaesang mengatakan, semua penilaian kembali ke masyarakat.

“Saya rasa kembali lagi ke masyarakat, maunya bagaimana, maunya Mas Gibran tetap jadi wali kota untuk nanti, sekarang, atau diminta untuk mundur,” kata Kaesang di Kuala Lumpur, Malaysia, seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (21/1/2024).

Kaesang mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia, didampingi Sekretaris Jenderal DPP PSI, Raja Juli Antoni, caleg DPR RI dari PSI, Doadibadai Hollo, dan jajaran DPP PSI untuk menghadiri silaturahim dengan organ relawan Giring Delapan Center (G8C) dan bertemu para pekerja migran Indonesia (PMI).

1. Kaesang menilai desakan mundur sebagai dinamika politik

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep blusukan ke Petamburan, Jakarta Pusat (10/1/2024). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Kaesang, yang merupakan adik dari Gibran, menilai permintaan agar Gibran mundur adalah hal biasa yang muncul di tengah memanasnya dinamika politik saat ini.

Menurut dia, selama Gibran bisa menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Solo meskipun menjadi cawapres maka masyarakat Solo yang berhak menilai perlu atau tidaknya Gibran mundur sebagai wali kota.

“Itu kan biasa ada dinamika politik ya,” kata Kaesang.

2. Gibran dinilai tidak optimal dalam bekerja sebagai wali kota

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres perdana pada Jumat (22/12/2023). (youtube.com/KPU RI)

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta Y. F. Sukasno meminta Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu dinilai tidak optimal dalam bekerja sebagai wali kota, salah satunya karena sering mengambil cuti untuk kampanye.

3. Aktivitas pemerintahan Kota Solo disebut terganggu

Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno. (IDN Times/Larasati Rey)

Meski demikian, Sukasno menyadari tidak ada regulasi yang mengharuskan Gibran mundur dari jabatannya karena regulasi terbaru menyebut pejabat daerah yang maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak harus mundur.

"Kalau pendapat saya, cuti beberapa kali menyebabkan terganggunya aktivitas pemerintahan. Jadi, menurut saya lebih baik Mas Wali (Gibran) mundur, walaupun di aturan memang tidak diharuskan mundur," kata Sukasno.