Giliran Koalisi Warga Sipil Demo Hari Ini, KPopers Sumbang Logistik

Sesuai seruan di media sosial, Koalisi Warga Sipil akan melakukan demonstrasi dengan sasaran aksi di Istana Kepresidenan. Namun, koalisi warga sipil berunjuk rasa di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat. 

"Titik kumpul Patung Kuda Monas," cuit akun Bareng Warga di X Rabu, 19 Februari 2025. 

Sebelum tiba di Patung Kuda, massa diimbau berkumpul mulai pukul 11.00 WIB di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Koalisi Warga Sipil juga mengajak masyarakat untuk mengambil cuti kerja, dan bergabung turun ke jalan berdemonstrasi mengritisi dan menyuarakan pendapatanya pada pemerintah.

"Seruan cuti bersama #IndonesiaGelap, 21 Februari 2025. Untuk rebut kembali Indonesia dari tangan pemerintah yang bebal dan tuli," seru mereka.

Sementara, tuntutan Koalisi Warga Sipil tidak jauh berbeda dengan yang disuarakan mahasiswa. Mereka juga mendesak Presiden Prabowo membatalkan sejumlah kebijakan kontroversial, seperti multifungsi TNI-Polri, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, APBN untuk organisasi Danantara dan pembangunan IKN. 

"Tuntutan rakyat ini tidak terbatas pada apa yang sudah dicetak di poster saja. Bila kamu memiliki keresahan atau suatu isu, kamu dapat hadir dan bicarakan! Sampai jumpa warga sipil sekalian!" cuit akun Bareng Warga. 

Di akun komunitas Bareng Warga, urunan dana untuk pembelian konsumsi bagi peserta aksi sudah mulai dilakukan. Warga menghimpun dana demi persiapan aksi hari ini. 

"So far, kami memesan 170 kotak nasi, 200 roti hangat, lima kaleng oksigen, tiga boks masker, 90 kacamata anti cairan, 90 jas hujan plastik dan ada bantuan dari donatur berupa 10 kartu air putih dan 1000 minuman manis. Terima kasih! Ini dari warga untuk warga," cuit @kootumy. 

Warga juga melakukan urun daya membuat desain poster yang ditunjukkan ketika turun melakukan aksi demonstrasi. 

KPopers juga turut mendukung gerakan Indonesia Gelap. Mereka berkolaborasi dengan akun Bareng Warga membuka donasi terbuka. Laporan keuangannya pun disiapkan dan dapat diakses oleh masyarakat. 

"NCTzen Humanity berkolaborasi dengan @barengwarga mengajak elemen masyarakat sipil untuk turut membantu kawan-kawan kita yang akan menyuarakan keresahan atas permasalahan di Indonesia," cuit akun @nctzenhumanity dan dikutip pada hari ini. 

Mereka menyebut ada tiga jenis bantuan yang dibutuhkan. Pertama, kebutuhan kesehatan; kedua support makanan dan minuman serta ketiga bantuan hukum. "Donasi akan ditutup apabila dana sudah mencukupi," kata mereka. 

Pengumpulan donasi hingga Senin malam pukul 18.00 WIB sudah mencapai Rp8.692.540. 

Aksi massa ini berbeda dari demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Massa BEM SI melakukan aksi puncak Kamis, 20 Februari 2025 yang mengambil momentum pelantikan 481 kepala daerah di Istana Kepresidenan. 

"Kami akan mengikuti instruksi di surat edaran itu, di mana puncak aksi dipusatkan pada Kamis, karena bersamaan dengan momentum pelantikan ratusan kepala daerah," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Herianto, kepada IDN Times melalui telepon, Senin, 19 Februari 2025. 

Meski begitu, Herianto mengatakan, bila ada mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI ingin bergabung berdemonstrasi kembali pada hari ini, ia tidak mempermasalahkan. 

Aksi demo bertema Indonesia Gelap mendapat respons dari pihak Istana. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menepis persepsi Indonesia tengah berada dalam situasi gelap.

Menurut Prasetyo, ada pihak-pihak tertentu yang ingin membelokkan narasi, sehingga seolah-olah terbentuk persepsi Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Alih-alih gelap, Prasetyo optimistis bisa menyongsong Indonesia bangkit.

"Mana? Gak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimistis, kita ini dalam satu perahu dan kapal yang sama," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025. 

Ketika ditanya siapa pihak yang ia maksud tengah membelokan fakta yang ada, Prasetyo tak menjawabnya. Ia pun meminta publik agar memberikan waktu bagi Presiden Prabowo Subianto bekerja lebih dulu. Menurutnya, tidak adil bila baru 100 hari bekerja lalu sudah dikritik bertubi-tubi.

"Diberikan kesempatan juga karena pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo baru berjalan 100 hari, sekian bulan, memang banyak sekali masalah. Tapi, Anda perhatikan kita terus-menerus mencari cara dan solusi. Bahwa, itu belum bisa menyenangkan semua pihak, bagi kami pemerintah itu hal yang biasa," katanya.