AJI Minta Pemerintah Tak Sembarang Cap Hoaks Kasus Wadas
Anggota Polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022) (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah tak sembarangan memberikan cap atau stempel hoaks terkait peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam beberapa hari terakhir, suasana di Wadas sempat mencekam akibat adanya bentrok warga dengan aparat kepolisian.
AJI menilai pemerintah terlihat berupaya mendistorsi berita terkait pengamanan berlebihan, kekerasan, dan penangkapan yang dilakukan aparat. Hal tersebut setidaknya tergambar dalam konferensi pers yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta pada Rabu, 9 Februari 2022, yang menyampaikan peristiwa di Wadas tak mencekam.
Selain itu, siaran informasi Polri juga melabeli situasi Wadas sebagai hoaks atau informasi bohong. Bahkan, akun media sosial Humas Polri juga memberikan cap serupa pada konten milik Wadas Melawan.
"Melihat sejumlah fakta tersebut, AJI Indonesia menyerukan pemerintah untuk menghentikan pelabelan hoaks peristiwa di Wadas yang sewenang-wenang, dan berdasarkan klaim yang dianggap sesuai dengan narasi yang diharapkan aparat," ujar Ketua AJI Sasmito dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/2/2022).
"Jaringan Pengecekan Fakta Internasional mengharuskan adanya prinsip-prinsip seperti komitmen nonpartisan dan keadilan, komitmen transparansi atas sumber, transparansi metodologi (pengecekan fakta), serta komitmen atas koreksi yang terbuka dan jujur," sambung dia.
Baca Juga: Mahfud MD: Polri Lakukan Tindakan Terukur di Wadas
1. Jurnalis diharapkan melakukan fungsi kontrol
Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) memasang spanduk saat melakukan aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Sleman, D.I Yogyakarta, Kamis (6/1/2022) (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)Tak hanya pemerintah, AJI juga mengimbau pers nasional agar terus menjalankan fungsi kontrol sosial seperti yang diamanatkan Undang-Undang Pers. Selain itu, pers juga diminta memberikan suara kepada mereka yang tidak bisa bersuara.
"Sebab hanya pers yang mendapat jaminan perlindungan UU Pers, yang dapat menjadi juru bicara publik saat berhadapan dengan pemerintah atau penguasa," ujar Sasmito.
2. Jurnalis diminta bersikap independen
Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) melakukan aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Sleman, D.I Yogyakarta, Kamis (6/1/2022) (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)Tak hanya itu, AJI juga meminta jurnalis tetap bersikap independen dalam menghasilkan berita yang akurat dalam peristiwa Wadas. Sasmito menjelaskan independen maksudnya memberitakan peristiwa atau fakta tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi pihak lain, termasuk perusahaan media itu sendiri.
"Sedangkan akurat berarti sesuai keadaan objektif peristiwa tersebut dan telah diverifikasi berlapis, tidak hanya sekadar mengutip pernyataan pejabat atau narasumber tertentu," jelas dia.
Baca Juga: Mahfud MD: Suasana Mencekam di Wadas Tak Benar, Situasinya Kondusif
3. Mahfud MD klaim Wadas dalam kondisi kondusif
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait UU ITE di Jakarta, Jumat (11/6/2021) (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)Diketahui, bentrok di Desa Wadas pecah pada Selasa, 8 Februari 2022. Berdasarkan kronologi yang dirilis Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa), disebutkan pada Senin (7/2/2022) siang, ribuan aparat kepolisian memasuki Desa Wadas. Mereka berbaris di Purworejo hingga mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto yang berlokasi di belakang Polsek Bener.
Puluhan warga sempat ditangkap polisi. Usai jadi sorotan, mereka pun dibebaskan. Polisi membantah menahan warga, mereka mengaku hanya mengamankan saja. Sehari usai bentrok, Mahfud membantah situasi mencekam yang tergambar di media sosial. Ia mengklaim Wadas dalam kondisi kondusif dan damai.
"Yang tidak percaya silakan saja ke sana (Desa Wadas), tempat itu terbuka (untuk dikunjungi)," ungkap Mahfud.
Berita Terkini Lainnya
