Banyak Anggaran Janggal, Anies: Saya Sudah Tahu Sebelum PSI Ngomong
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara terkait temuan sejumlah anggaran janggal dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.
Beberapa anggaran janggal tersebut antara lain pengadaan lem Aibon oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp82 miliar, pengadaan pulpen senilai Rp124 miliar oleh Suku Dinas Pendidjkan Wilayah I Jakarta Timur, serta pengadaan 7313 unit komputer.
1. Anies sudah tahu sebelum PSI
IDN Times/Gregorius Aryodamar PAnies mengatakan ia sudah tahu ada sejumlah masalah tersebut dan telah membicarakanmya pada jajaran terkait sebelum PSI mengungkapkan itu pada publik.
"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong, saya sudah bicara, kita review. Bedanya saya tidak manggung. Buat orang-orang baru, ini adalah kesempatan beratraksi. Lho, kalau saya itu bukan, saya memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).
Baca Juga: Anggaran Lem Aibon Rp82 Miliar, Anies: Ada Problem Sistem Tidak Smart
2. Ada masalah pada sistem
Editor’s picks
IDN Times/Gregorius Aryodamar PMenurut Anies, pihaknya telah melakukan review internal pada pekan lalu tapi tidak diumumkan pada media dan publik. "Saya gak umumkan karena memang itu review internal dan ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart," jelas Anies.
Bila smart system sudah diterapkan, kata Anies, ia akan bisa mengecek, melakukan verifikasi, dan juga menguji anggaran yang ada.
3. Sistemnya akan diubah
IDN Times/Gregorius Aryodamar PMantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini pun rencananya memperbaiki sistem yang ada sehingga ia tak perlu lagi mengecek secara manual.
"Kalau ngeceknya manual akan selalu berulang seperti ini dengan melihat situasi kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu ngisi komponen yang relevan," jelasnya.
Ia berharap sistem yang baru bisa digunakan pada 2020 mendatang.
Baca Juga: Murka Anggaran Kalkulator Rp31,7 Miliar, Anies Ultimatum Stafnya
Topik:
Berita Terkini Lainnya
