Di Depan Ketua KPK, Luhut Bilang OTT Bikin Jelek Nama Negara
Firli Bahuri dan Luhut B. Pandjaitan. (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat jelek nama Indonesia.
Hal itu ia ungkapkan langsung pada acara Stranas PK yang juga dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri beserta jajarannya.
"Kita gak usah bicara tinggi-tinggilah kita, OTT-OTT itu kan gak bagus sebenarnya buat negeri ini, jelek banget," ujar Luhut, Selasa (20/12/2022).
Baca Juga: Ini Kronologi OTT Sahat Simanjuntak di DPRD Jawa Timur
1. Luhut minta KPK tidak sedikit-sedikit menangkap koruptor
Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Aryodamar)Luhut meminta KPK tidak sedikit-sedikit menangkap koruptor, sebab hal itu tidak baik.
"Kita mau bersih-bersih di surga ajalah kau. Jadi, KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu gak bagus juga, ya lihat-lihatlah," ujarnya.
2. Pemerintah lakukan digitalisasi sebagai upaya pencegahan korupsi
Editor’s picks
Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Aryodamar)Meski begitu, Luhut mengatakan, pemerintah telah mendorong pencegahan korupsi di berbagai sektor. Salah satu upaya yang dilakukan dengan digitalisasi.
"Kalau sudah masukkan itu uangnya di situ, sudah berapa ribu triliun. Apa yang mau dikorupsi lagi," ujarnya.
Baca Juga: 9 OTT KPK Sepanjang 2022, dari Wali Kota Bekasi hingga Hakim Agung
3. KPK sepanjang 2022 sembilan kali OTT pelaku korupsi
Bupati Bogor Ade Yasin usai kena OTT KPK (IDN TImes/Aryodamar)Diketahui, KPK pada 2022 sudah sembilan kali menangkap tangan pelaku korupsi. Mereka adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana.
Lalu, KPK juga menangkap tangan Bupati Bogor Ade Yasin, eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, serta Rektor Universitas Lampung Karomani.
Kemudian, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Hakim Agung Sudrajad Dimyati, serta yang terakhir Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak.
Berita Terkini Lainnya
