Fantastis! Anggaran Pengadaan Pulpen DKI Rp124 M, Komputer Rp121 M
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana kembali menyoroti Pemprov DKI Jakarta terkait usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
Sebelumnya, William menyoroti anggaran Lem Aibon sebesar Rp82 miliar, kini anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu menyoroti anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar dan pengadaan komputer senilai Rp121 miliar.
Baca Juga: Kronologi Temuan Anggaran Lem Aibon Rp82 M, Disdik DKI: Salah Ketik
1. Anggaran pengadaan pulpen dinilai janggal
IDN Times/Gregorius Aryodamar PWilliam mengungkapkan, ada kejanggalan dalam usulan anggaran pengadaan bolpoin oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, yang masuk dalam program belanja alat tulis kantor 2020.
“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu," kata William, Rabu (30/10).
2. Dinas Pendidikan juga usul pengadaan 7.313 unit komputer seharga Rp121 miliar
Editor’s picks
IDN Times/Gregorius Aryodamar PSelain itu, William juga heran dengan anggaran 7.313 unit komputer senilai Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
"Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa, nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur," ucap William.
3. DPRD dikejar tenggat waktu
IDN Times/Gregorius Aryodamar PSaat ini, DPRD DKI Jakarta tengah dikejar tenggat waktu pembahasan KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020 hanya tinggal menyisakan sekitar satu bulan, karena batas waktu akhir dari Kemendagri hingga 30 November. Padahal idealnya pembahasan KUA-PPAS dilakukan selama empat bulan.
"Di saat kita tahu idealnya untuk membahas ini bisa 3 sampai 4 bulan," jelasnya.
Baca Juga: Ini 28 Provinsi yang Buka Pendaftaran CPNS, Terbanyak DKI Jakarta
Berita Terkini Lainnya
