Pimpinan KPK Dicecar Komnas HAM soal Isu Ada Taliban di KPK
Gedung Merah Putih KPK dijaga oleh Polisi. (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengaku ditanya Komnas HAM terkait isu adanya taliban di tubuh lembaga antirasuah tersebut. Gufron mendatangi Komnas HAM mewakili pimpinan KPK lainnya.
Ia datang memenuhi panggilan Komnas HAM untuk mengklarifikasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu, bagaimana tentang isu taliban," ujar Ghufron usai pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Kamis (17/6/2021).
1. Nurul Ghufron tahu ada isu taliban
(Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron) ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaGhufron mengaku pada Komnas HAM mengetahui ada isu taliban di tubuh KPK. Namun, ia mengklaim tidak tahu siapa yang dimaksud.
"Saya sampaikan, sejak kami seleksi pimpinan, sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami, dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu," jelasnya.
Baca Juga: Dicecar Komnas HAM soal TWK, Pimpinan KPK Lebih Banyak Tak Bisa Jawab
2. Pimpinan KPK juga dicecar terkiat isu menarget pegawai lewat TWK
Pegawai KPK berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada jam pulang kerja di Jakarta, Kamis (27/5/2021). Dalam hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN, 75 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat dimana 51 yang memiliki nilai merah diberhentikan dan 24 lainnya dibina kembali wawasan kebangsaan dan bela negaranya (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Selain isu taliban, Ghufron mengaku juga ditanya soal dugaan adanya pegawai KPK yang ditarget melalui TWK. Ia pun membantah TWK dijadikan alat untuk menarget pegawai.
Editor’s picks
Gufron memastikan tes yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut dilaksanakan dengan objektif.
"Bahkan sampai kepada perjuangan KPK untuk kemudian memperjuangan dari 75 (pegawai yang tak lolos TWK), dan akhirnya menjadi 51," kata Ghufron.
Ghufron menegaskan TWK dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria. Ia membantah melaksanakan TWK berdasarkan nama pegawai yang ditarget.
"Kalau target berarti kan berdasarkan nama-nama, kami berdasarkan kriteria. Jadi perjuangannya, perjuangan untuk me-review indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak," jelasnya.
3. Nurul Ghufron disebut banyak tak bisa jawab pertanyaan
(Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron) ANTARA FOTO/Aditya Putra PradanaSementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan ada sejumlah hal yang ditanyakan ke Nurul Ghufron saat pemeriksaan selain soal target dalam TWK. Namun, ada sejumlah hal yang tak bisa dijawab oleh Gufron.
"Secara garis besar lebih dari tiga klaster (yang tak bisa dijawab)," jelas Anam.
Anam menjelaskan ada tiga hal yang tak bisa dijawab. Pertama mengenai pengambilan kebijakan di level tertinggi, apakah termasuk wilayah kolektif kolegial atau tidak.
"Berikutnya terkait sangat berpengaruh soal pemilihan yang mewarnai proses ini semua ini itu juga tidak bisa dijwab, karena memang bukan ranah Nurul Ghufron. Dan siapa yang mengeluarkan ide ini juga siapa, karena bukan beliau dan beliau juga tidak bisa menjawab," jelasnya.
Baca Juga: Pimpinan KPK Bantah Target Pegawai Lewat Tes Wawasan Kebangsaan
Berita Terkini Lainnya
