PSI: Anies Tanggung Jawab, Jangan Salahkan Anak Buah!
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest (kiri). (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Rian Ernest mengatakan pihaknya mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bertanggung jawab dengan polemik anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang terjadi saat ini.
Bahkan, akhir pekan lalu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaidi mundur dari posisinya.
"Kami minta Pak Anies tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahannya. Kami menyesalkan adanya peristiwa dimana dua kepala dinas mundur dari jabatannya. Kami berpandangan bahwa Gubernur Anies Baswedan ini pada akhirnya adalah seorang pejabat yang dipilih melalui pilkada dan memiliki tanggung jawab politik," kata Rian di ruang Fraksi PSI DKI Jakarta, Senin (4/11).
1. Bila Anies terbuka dari awal, PNS akan terbantu
IDN Times/Gregorius Aryodamar PRian meyakini bila dari awal Anies terbuka mengenai anggaran KUA-PPAS 2020 maka para PNS yang bertugas mengisi pos-pos anggaran akan terbantu.
"Kami yakin akan membantu tugas teman-teman ASN yang bekerja sungguh-sungguh di Pemprov DKI Jakarta. Agar tidak lagi menjadi kambing hitam di dalam proses penganggaran," katanya.
Baca Juga: Anies: Sejak Tahun Lalu Saya Tahu Ada Masalah Dalam E-budgeting Ahok
2. Anies diminta sungguh-sungguh
IDN Times/Gregorius Aryodamar PPSI pun meminta Anies untuk bekerja dengan sungguh-sungguh karena dibayar oleh rakyat dan tidak boleh setengah hati
"Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memeriksa secara rinci anggaran-anggaran. Perbaikilah cara kerja dan tidak menyalahkan sistem. Apalagi menyalahkan anak buah,” ujarnya.
3. PSI kembali bersurat ke Bappeda
Dok.IDN Times/IstimewaKetua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Ahmad Idris mengungkapkan bahwa fraksinya kembali bersurat untuk keempat kalinya pada Bappeda DKI Jakarta agar mendapatkan publikasi KUA-PPAS 2020 secara resmi.
"Dengan fungsi kami. Kami akan terus mendorong. Pasti akan terus kami minta untuk dipublikasikan," kata Idris.
Baca Juga: Dari Lem Aibon Hingga Pulpen, Ini 3 Anggaran Janggal di APBD DKI 2020
Berita Terkini Lainnya
