Setahun Anies Baswedan, Ini Janji-Janji dan Realisasinya untuk Jakarta

Ayo kawal terus janji dan kinerjanya!

Jakarta, IDN Times – 16 Okober merupakan hari bersejarah bagi Anies Baswedan. Sebab, tepat setahun yang lalu dirinya bersama Sandiaga Uno resmi dilantik Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Keduanya berhasil menjadi orang nomor satu dan dua di DKI setelah meraih lebih dari 58 persen suara warga Jakarta dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017. Mereka  mengalahkan pasangan petahana Basuki  "Ahok" Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat.

Kemenangan tersebut membuat Anies-Sandiaga wajib menuntaskan seluruh janjinya saat kampanye. Dari sekian janji kampanye tersebut, beberapa sudah ditunaikan dalam satu tahun kepemimpinannya. 

Namun, masih ada beberapa janji yang belum terlaksana. Apa saja?

1. Rumah DP 0 rupiah

Setahun Anies Baswedan, Ini Janji-Janji dan Realisasinya untuk JakartaIDN Times/Fitang Budhi

Saat debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017, Anies berkisah bahwa dirinya sering mendapat keluhan warga yang kampungnya mengalami relokasi. Untuk itu Anies menawarkan program perumahan tanpa DP.

“Kami tawarkan solusi program perumahan DP 0 agar warga tidak dipindahkan ke tempat yang jauh tapi dapat solusi membuat rumah di situ,” katanya saat debat Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

Merespons solusi yang diajukan Anies, Ahok saat itu mengaku bingung dan kembali menanyakan rumah jenis apa yang akan disediakan dan bagaimana skema pembayarannya. 

“Rumah yang Anda bangun rumah tapak atau rumah susun untuk (warga) berpenghasilan Rp3 juta atau Rp7 juta karena tadi dibilang untuk warga gak mampu,” tanya Ahok pada Anies dalam debat publik, (12/4/2017).

Anies pun menjelaskan bahwa program yang ia maksud bukan berarti membangun rumah melainkan pembiayaan. Sebab, menurutnya rumah tersebut bisa dibangun pemerintah maupun swasta. “Kami gak bangun rumah, ini soal intrumen pembiayaan. Kami carikan solusi sesuai pilihan, bukan membicarakan bangun rumah,” jawabnya pada Ahok.

Mendengar penjelasan Anies, Ahok pun menganggap bahwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu tidak menjawab pertanyaan yang dimaksud. “Gak menjawab yang saya tanya sebetulnya,” jawab Ahok.

Setelah resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur, Sandiaga pun membeberkan alasan mengapa dirinya dan Anies membuat program rumah tanpa DP. Alasannya saat itu ada 51 persen warga Jakarta yang tidak memiliki rumah sendiri, kurangnya hunian, dan keberpihakan pada warga berpenghasilan rendah.

Groundbreaking rumah tanpa DP dilakukan tiga bulan setelah Anies-Sandiaga dilantik

Tiga bulan lebih dua hari setelah dilantik, groundbreaking rumah tanpa DP Klapa Village di kawasan Jakarta Timur menandakan dimulainya pembangunan rumah tanpa DP pertama karya Anies-Sandiaga.

“Pada hari kamis 18 Januari 2018, groundbreaking Klapa Village dinyatakan dimulai,” kata Anies saat peresmian.

Setelah peresmian dilakukan, kabar perkembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) itu nyaris tak terdengar. Bahkan, enam bulan setelah peresmian itu tak ada tanda-tanda perkembangan berarti dari hunian tanpa DP itu.

Kondisinya sangat sepi, tidak ada tanda-tanda wilayah tersebut sedang dilakukan pembangunan. Ketika IDN Times coba mengunjungi lokasi pada Juli 2018, pihak marketing yang berjaga di sana nampak sangat tertutup.

“Maaf mas, kalau mau masuk harus pakai surat izin,” kata seorang pekerja yang kebetulan melihat tim IDN Times mengintip lahan yang akan dijadikan Rusunawa. Lahan yang sudah digali tersebut dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi, tak ada pekerja kontraktor yang bekerja membangun rusnawa seperti di proyek bangunan pada umumnya.

Rusunawa Klapa Village akhirnya diresmikan empat hari jelang setahun Anies menjabat Gubernur

Empat hari jelang setahun masa kepemimpinannya, Anies pun akhirnya meresmikan Rusnawa Klapa Village dengan memberi  nama program ‘Samawa’ atau Solusi Rumah Warga. Harapannya Rusunawa tersebut menghasilkan keluarga yang Samawa.

“Samawa ini terminologi yang Insya Allah kalau kita dengar, langsung tahu maknanya. Maknanya adalah sebuah tempat yang di sana ada kedamaian, ada cinta kasih, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Jadi, program ini harapannya membuat ketenangan bukan saja bisa punya rumah, tapi rumah yang ditempati kemudian menghasilkan sebuah suasana keluarga yang Samawa tadi, Solusi Rumah Warga,” terangnya.

Tak sembarang orang bisa punya unit Samawa Klapa Village

Walau diperuntukan bagi warga Jakarta, tak sembarangan orang bisa punya unit di Samawa Klapa Village. Sebab, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pembeli seperti telah tinggal di Jakarta minimal lima tahun, belum punya rumah, tidak pernah menerima subsidi perumahan, dan berpenghasilan Rp4-7 juta tiap bulan.

Syarat penghasilan tersebut mendapat kritikan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta. Sebab, syarat tersebut menunjukan bahwa program rumah tanpa DP tak sejalan dengan ucapan Anies-Sandiaga yang menjanjikan program tersebut diperuntukan bagi warga berpenghasilan rendah.

Pemesanan baru bisa dilakukan awal November 2018

Meski mendapatkan kritikan, ternyata program ini sangat diminati warga Jakarta. Sebab, pihak marketing Klapa Village yang menolak disebutkan namanya mengklaim ada sekitar empat ribu orang peminat Klapa Village.

Kamu harus mendaftar melalui situs khusus jika berminat memiliki rumah tanpa DP Klapa Village. Namun, Pendaftarannya sendiri baru bisa dilakukan awal November 2018.

“Sekarang belum bisa daftar, baru bisa 1 November. Kalau gak bisa daftar online nanti ke Wali Kota sesuai domisili, nanti dibantu tapi syaratnya harus dilengkapi dulu,” kata pihak marketing itu kepada IDN Times.

Baca Juga: Rumah DP 0 Rupiah: Diminati 4 Ribu Warga, Stok Rumah Hanya 780 Unit

2. Menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta

Setahun Anies Baswedan, Ini Janji-Janji dan Realisasinya untuk JakartaANTARA/Zabur Karuru

Sikap berseberangan dengan Ahok ditunjukkan Anies ketika kampanye dan debat Cagub DKI. Anies-Sandiaga berulang kali menegaskan bahwa pihaknya menolak keberlanjutan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta karena reklamasi hanya memberi dampak buruk ke nelayan dan lingkungan hidup. Meski menolak reklamasi, Anies saat itu sempat mengungkapkan bahwa ada bagian pulau reklamasi yang akan dialihfungsikan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pernyataan tersebut dianggap Ahok sebagai bentuk inkonsistensi Anies dalam permasalahan reklamasi. Pria yang kini mendekam di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, ini lantas bertanya pada Anies mengenai nasib pulau reklamasi yang telah rampung dan bagaimana menghadapi Keputusan Presiden (Kepres) 52 nomor 1995 soal reklamasi yang dibuat dari zaman Presiden Soeharto.

“Kepres itu pada pasal 4 menyatakan secara eksplisit bahwa kewenangan reklamasi ada di tangan gubernur. Untuk itu, ketika saya jadi gubernur saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk kepentingan orang tertentu,” jawab Anies saat debat.

Anies buktikan janjinya 11 bulan selang dilantik sebagai Gubernur

Kurang dari setahun, Anies telah mulai membuktikan janjinya pada rakyat Jakarta. Izin 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta telah dicabut dan empat di antaranya akan diatur untuk kepentingan masyarakat. “Kami pastikan, 13 pulau yang belum dibangun dihentikan pengerjaannya," katanya.

3. Transportasi terintegrasi

Setahun Anies Baswedan, Ini Janji-Janji dan Realisasinya untuk JakartaIDN Times/Helmi Shemi

Ketika debat Cagub DKI 2017 membahas masalah transportasi di Jakarta, Anies-Sandi menawarkan program OK OTrip. Menurut Anies layanan tersebut dapat menjawab keluhan masyarakat soal mahalnya tarif transportasi di Jakarta. OK OTrip merupakan program yang akan mengintegrasi moda transportasi massal dengan hanya membayar Rp5 ribu.

Selama sembilan bulan masa uji coba, Anies mengklaim bahwa ada lebih dari 82 ribu kartu OK OTrip terjual dan lebih dari 67 ribu pelanggan, serta melayani 21 rute.

Fraksi PDIP DPRD DKI menilai OK OTrip gagal

Terobosan Anies-Sandiaga dinilai gagal mencapai target oleh Fraksi DPRD DKI. Sebab, awalnya program ini menargetkan 2000 armada bergabung. Nyatanya hingga saat ini baru 283 armada yang bergabung untuk melayani 33 rute.

Angka ini jauh dari target 2.000 ribu armada yang digembar gemborkan Pemprov DKI," kata Fraksi PDI Perjuangan

OK OTrip diganti Jak Lingko

Masa uji coba OK OTrip yang berakhir juga dibarengi dengan berakhirnya penggunaan nama OK OTrip karena diganti dengan nama Jak Lingko. Pemprov DKI beralasan pemilihan nama tersebut diharapkan mencerminkan transportasi Jakarta yang terintegrasi.

“Kami ingin sitem transportasi Jakarta tersambungkan. Mulai dari mikrobus, medium, besar, LRT, dan MRT tersambung semua,” kata Anies beberapa waktu lalu di Balai Kota.

Baca Juga: Setahun Menjabat Gubernur, Target 5 Program Anies Ini Dianggap Meleset

4. Menutup Hotel Alexis

Setahun Anies Baswedan, Ini Janji-Janji dan Realisasinya untuk JakartaIDNTimes/Fitang Adhitia

Saat debat Cagub DKI 2017 silam, Anies sempat menuding Ahok tak tegas dalam menindak Hotel Alexis yang dianggap telah melanggar hukum. Anies pun mengatakan akan lebih keras daripada Ahok bekerja untuk menutup Alexis.

“Kami akan pastikan Jakarta bukan cuma punya yang di atas tapi punya semua. Kami akan tegas menghadapi mereka,” ujar Anies meyakinkan.

Pernyataan Anies langsung dibuktikan pada enam bulan lalu. Ia meminta operasional Hotel Alexis disetop setelah melakukan penyelidikan soal temuan pelanggaran-pelanggaran Perda yang ada.

“Kami beri waktu 5 hari, kalau tidak Pemprov DKI akan melakukan penindakan,” kata Anies di Balai Kota. Kini Hotel Alexis telah ditutup.

Baca Juga: Setahun Jadi Gubernur, Ini 3 Kebijakan Kontroversial Anies Baswedan

Topik:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya