Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Didorong Segera Beroperasi
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah saat ini tengah menyiapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Aplikasi ini dinilai dapat menjadi alat untuk sentraliasi keuangan daerah dan nasional.
Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan menjelaskan, SIPD dirancang untuk digunakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Perangkat lunak itu nantinya akan mengurangi ribuan dari total 27 ribu aplikasi pemerintah yang saling tumpah tindih.
Pahala menilai aplikasi ini penting dan akan bermanfaat. Salah satu manfaatnya untuk meminimalisir potensi terjadinya korupsi.
"Perlu adanya sebuah sistem yang memuat informasi pemerintah daerah mencakup informasi keuangan, informasi pembangunan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya," ujar Pahala, Kamis (3/8/2023).
Baca Juga: Usut Kasus Korupsi Kabasarnas, KPK-TNI akan Bentuk Tim Gabungan
1. Butuh dana Rp250 miliar agar SIPD bisa segera beroperasi
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan (IDN Times/Aryodamar)Pahala mengungkapkan, aplikasi SIPD masih memiliki sejumlah kendala. Salah satu kendalanya adalah biaya yang besar.
Pahala menyebut, biaya besar ini diperlukan agar aplikasi SIPD bisa segera digunakan.
"Kita butuh Rp250 miliar kalau mau jadi cepat tahun ini," ujar Pahala.
2. Presiden Jokowi sempat singgung penggunaan dana stunting tak tepat sasaran
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (dok. Sekretariat Presiden)Presiden Joko "Jokowi" Widodo beberapa waktu lalu sempat menyinggung penggunaan dana stunting yang belum tepat sasaran. Pemerintah daerah dinilai kerap menggunakan dana stunting dengan semaunya.
Polemik penggunaan dana itu semakin buruk karena pemerintah pusat tidak bisa memaksimalkan kontrol di daerah. Hasilnya, penggunaan uang untuk menyelesaikan masalah stunting selalu tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Pusat tuh enggak berdaya ngontrolnya. Jadi duitnya dikasih ya terserah daerah mau dipakai buat apa," ujar Pahala.
3. SIPD diyakini bisa selesaikan masalah penggunaan anggaran
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan (IDN Times/Aryodamar)Pahala yakin contoh permasalahan itu bisa teratasi ketika SIPD mulai beroperasi. Sistem itu nantinya mewajibkan pemerintah daerah untuk memakai dana sesuai dengan penggunaannya.
Sebagai contoh, stranas PK menyebut pernah menemukan adanya pemerintah daerah menggunakan dana penanganan stunting untuk membeli mobil. Kejadian itu dipastikan tidak terulang apabila SIPD mulai berjalan.
"Kan ada duit stunting buat beli Innova, itu dikunci. Enggak bisa (lagi) dia (pemerintah daerah) nganggarin itu, yang ada (dipakai) buat (membeli) makanan (ibu hamil)," ujar Pahala.
Berita Terkini Lainnya
