Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akan Bentuk Tim Evaluasi dan Monitoring MBG

Tak hanya di tingkat provinsi, setiap kabupaten/kota di Jabar juga bakal punya lembaga aduan khusus terkait MBG. Hal ini dilakukan agar pengawasan makin dekat dengan sekolah-sekolah.

“Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang kualitas makanan, kuantitas makanan, atau porsinya,” kata Dedi.

Dedi mengatakan, dengan alokasi anggaran Rp10 ribu per porsi, makanan yang disajikan tidak boleh asal. Bahkan, dari angka tersebut, Rp2.000 sudah dialokasikan sebagai keuntungan sehingga tidak boleh ada pemotongan sepihak.

Dedi juga tidak main-main soal sanksi. Dia mengatakan, jika ditemukan pelanggaran, baik itu kualitas buruk atau porsi yang dikurangi, maka ada tiga sanksi yang disiapkan.

“Satu, sanksi administratif. Dua, penghentian sebagai mitra. Tiga, proses pidana, korupsi. Karena ada uang yang digelapkan,” tegasnya.

Dia pun ingin memastikan seluruh uang negara benar-benar digunakan untuk anak-anak, bukan jadi celah korupsi oknum penyedia jasa.

Dedi kemudian mengusulkan untuk membangun dapur di sekolah-sekolah dengan 1.000 siswa atau lebih dan melibatkan orangtua siswa sebagai relawan pengelola MBG.

“Rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat, dan pasokan seluruh kebutuhan MBG harus masuk dalam data statistik,” ujar dia.

Langkah ini, kata dia, tidak hanya menjamin makanan yang layak, tetapi juga bisa menggerakkan ekonomi lokal. Terlebih saat ini kondisi dana transfer dari pusat ke daerah terus menurun. Menurut Dedi, MBG bisa jadi solusi untuk mengisi ruang fiskal yang kosong.