Gubernur Papua Lukas Enembe Tersangka Korupsi, ICW Sentil Demokrat

ICW menilai, seharusnya kasus Lukas Enembe menjadi pemantik partai politik untuk mendesain ulang proses perekrutan kader. Kurnia menilai, proses penjaringan kader partai politik di Indonesia saat ini tidak transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada kekuasaan.

Selain itu, ICW juga menyoroti biaya miliaran rupiah yang digelontorkan calon kepala daerah agar mendapatkan rekomendasi dalam pemilu. Menurut Kurnia, hal ini jadi salah satu pemicu kepala daerah korupsi ketika sudah dipilih rakyat.

"Mereka yang telah melewati proses transaksi haram tersebut, pada akhirnya tidak lagi memikirkan kepentingan publik saat menjabat, melainkan berfokus pada cara-cara agar bisa mengembalikan modal fantastis yang telah digelontorkan di awal. Proses yang demikianlah yang kemudian menjadi akar dari praktik korupsi," jelasnya.

Kurnia mengatakan, seharusnya penjaringan kader di partai politik menitikberatkan pada kapabilitas, integritas, dan antikorupsi. Menurutnya ini adalah hal yang penting.

"Proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel sejak awal penting untuk mendukung fungsi partai politik berjalan dengan baik," ujarnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Namun, Ketua DPD Partai Demokrat Papua itu belum ditahan.

KPK juga belum merinci kasus dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Perincian baru akan diungkap ketika upaya paksa penahanan dilakukan.

Lukas Enembe juga telah dicegah ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi hingga 7 Maret 2023. Pencegahan ini dilakukan atas permintaan KPK.