Guru Besar IPB Apresiasi Potensi Panen Padi Capai 4,86 Juta Hektare

Dikatakan Hermanto, kebijakan Kementan dalam menjaga produksi padi sudah sangat tepat, terutama dalam pengadaan benih unggul, penggunaan alat mesin pertanian hingga menyiapkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai jaminan dan perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan para petani.

"Kondisi pandemi sejak tahun lalu sudah terbukti disikapi dengan baik oleh Kementan, yaitu dengan kebijakan yang mendorong petani meningkatkan produksi. Dari pihak petani juga ada kesadaran akan pentingnya menjaga ketahanan pangan, terutama di level rumah tangganya sendiri," katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis adanya potensi peningkatan produksi padi pada tahun 2021 sebesar 4,86 juta hektar atau naik sebesar 26,56 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi karena panen raya di awal tahun, terutama di sejumlah daerah terus menunjukan tren positif.

Berdasarkan catatan BPS, pergerakan produksi beras tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton. Angka ini masih lebih tinggi ketimbang angka tahun 2019 yang hanya mencapai 54,60 juta ton. Adapun total luasan panen pada tahun 2020 mencapai 10,66 juta hektar dengan total produksi padi mencapai 54,65 juta ton (gabah kering giling).

Sementara sentra terbesar produksi padi pada tahun ini masih meliputi Provinsi Jawa Timur dan Provinsi lainya seperti Sulawesi dan Jawa Barat.

Terkait hal ini, Hermanto menilai semua prakiraan PBS itu sangat masuk akal, mengingat areal tanam di musim ini maupun di musim sebelumnya dialiri curah hujan yang cukup, sehingga proses produktivitas tanaman berjalan secara baik.

"Prakiraan BPS itu sangat wajar karena triwulan I tahun 2021 panen padi akan cukup signifikan. Hal ini karena dua bulan terakhir tahun 2020 areal-areal padi kita mendapat curah hujan yang cukup memadai. Namun demikian, puncak panen padi akan terjadi pada triwulan II tahun 2021," katanya.

Meski demikian, menurut Hermanto, ada tiga masukan penting yang harus dilakukan pemerintah agar prakiraan kenaikan produksi dapat diwujudkan. Pertama, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk di level petani. Kedua, lahan usaha tani non-sawah harus ditanami dengan padi ladang atau jenis lain yang sesuai, sehingga usaha tani padi non-sawah mampu dikerjakan secara optimal.

"Ketiga, penyuluhan atau pemberdayaan petani harus dilaksanakan lebih efektif untuk mendorong Kostratani bekerja secara riil dan dapat meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan petani," tutupnya.