Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memberikan sinyal polemik internal di organisasi yang dipimpinnya karena persoalan tambang. Meski demikian, dia menyebut, konflik juga tidak hanya melalu soal tambang.
"Mungkin, mungkin saja, tapi bukan cuma itu. Ada yang lain," ujar Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Namun, Gus Yahya enggan menjelaskan awal mula konflik internal di PBNU. Dia menyebut butuh waktu berjam-jam untuk menjelaskan persoalan konflik internal di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
"Panjang kalau itu kita harus rapat sampai berjam-jam," kata dia.
Sebagaimana diketahui, PBNU mendapat jatah mengelola tambang batubara seluas sekitar 26 ribu hektare di Kalimantan Timur, eks wilayah PT Kaltim Prima Coal (KPC), sebagai bagian dari kebijakan pemerintah memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Izin pengelolaan tambang itu berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2024. PBNU pun sudah membentuk badan usaha dan menggandeng investor untuk proses produksinya yang ditargetkan berjalan pada 2025.
