Ketimbang Naikkan Harga BBM, PKS Minta Pemerintah Tunda Proyek Besar
Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (youtube.com/CSIS Indonesia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menilai jika pemerintah bisa mengambil langkah untuk menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas, ketimbang memilih opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Oleh karena itu, berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, kami memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ahmad Syaikhu, saat menyampaikan surat terbuka presiden PKS kepada presiden Jokowi secara daring pada Kamis (1/9/2022) malam.
Baca Juga: PKS: Keputusan Pemerintah Naikkan Harga BBM Bersubsidi Tidak Tepat
1. PKS minta pandangannya diperhatikan oleh Presiden Jokowi
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariSyaikhu meminta agar pandangan partai yang dipimpinnya tersebut menjadi perhatian penting bagi presiden Jokowi, untuk meninjau kembali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya," katanya.
2. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan meningkatkan jumlah warga miskin
Editor’s picks
ilustrasi. Para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 2019. ANTARA FOTO/Mohammad AyudhaPKS sebelumnya memandang, kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan meningkatkan jumlah warga miskin. Dikarenakan, mayoritas masyarakat Indonesia berada di kategori rentan miskin.
"Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka itu akan membuat masyarakat yang rentan miskin akan menjadi miskin," ucapnya.
Baca Juga: Jika Harga BBM Naik, PKS Yakinkan Orang Miskin Bakal Tambah Banyak
3. Sebagian besar fraksi di DPR tolak rencana pemerintah naikkan harga BBM bersubsidi
ANTARA FOTO/Wahyu Putro AMeski pemerintah belum mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM bersubsidi, namun hampir seluruh fraksi di DPR menolak rencana tersebut.
Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, enam fraksi menyatakan menolak jika BBM dinaikkan. Mereka yang menolak di antaranya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sementara itu, partai yang menyatakan abstain di antaranya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Serta satu yang setuju yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Berita Terkini Lainnya
