Halalbihalal dengan Pengurus Desa Wisata, Gus Menteri Cek Pengelolaannya

18 Mei 2021, 14:30 WIB

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan halal bihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Selasa (18/5). Gus Menteri juga memanfaatkan halal bihalal tersebut untuk memantau pengelolaan desa wisata di era pandemik COVID-19.

Jakarta, IDN Times - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan halalbihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Jakarta, Selasa (18/5). Ia juga memanfaatkan halal bihalal tersebut untuk memantau pengelolaan desa wisata saat era pandemik COVID-19.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, desa wisata menjadi salah satu harapan bagi pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, pengelolaan desa wisata wajib memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran COVID-19.

"Desa wisata tetap buka, meningkatkan ekonomi, tapi juga harus semaksimal mungkin bisa menekan penyebaran COVID-19," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

1. Gus Menteri ingatkan jangan sampai desa wisata salah kelola

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan halal bihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia (Dok. Kemendes PDTT)

Gus Menteri mengajak seluruh pengurus desa wisata untuk mempertimbangkan faktor kesehatan dan ekonomi dalam mengelola desa wisata. Ia tak ingin kesalahan dalam mengelola desa wisata akan berdampak buruk bagi kesehatan warga dan para wisatawan.

"Desa wisata harus bangkit, harus memberikan pelayanan yang baik sehingga ekonomi bisa tumbuh. Tapi jangan lupa, desa wisata juga bisa dikhawatirkan meningkatkan jumlah COVID-19 gara-gara salah kelola," ujarnya.

2. Harapan Gus Menteri terhadap BUMDes pada pengembangan desa wisata

Salah satu potensi wisata di Banyuwangi, yakni Desa Wisata Adat Osing Kemiren. (labirutour.com)

Di sisi lain, Gus Menteri mengatakan, desa wisata sendiri merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia berharap, posisi BUMDes yang saat ini berbadan hukum akan mempermudah pengembangan seluruh desa wisata yang ada.

"BUMDes sebagai induk berbagai unit usaha yang salah satunya desa wisata, bisa leluasa bekerja sama dengan stakeholder yang ada, baik BUMN, BUMD, bahkan swasta. Inilah harapan utama kita terkait pemulihan ekonomi di desa," ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

3. Desa wisata dapat berkontribusi bagi percepatan ekonomi desa

Dalam kegiatan tersebut, Gus Menteri juga mendengarkan berbagai keluhan permasalahan dan saran dari pengurus desa wisata yang hadir. Ia berharap, kepala desa, pengurus BUMDes, dan pengurus desa wisata terus berpacu agar desa wisata benar-benar berkontribusi bagi percepatan ekonomi desa.

"Kalau desa ekonominya tumbuh dan pulih lebih cepat, maka desa akan menjadi faktor penentu percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya. (WEB)