Mantan Bos Bappenas Mohon ke Jokowi Pertimbangkan Pemindahan Ibu Kota
IDN Times/Hana Adi Perdana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemindahan ibu kota negara baru masih dalam tahap kajian. Lokasi detilnya pun belum dipastikan. Namun, Pulau Kalimantan sudah dipastikan bakal menjadi lokasi ibu kota negara. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim lantas memohon kepada mantan Wali Kota Solo itu agar mau mendengarkan masukan lain.
"Maka merasa perlu untuk memohon pada presiden, please bisa nggak mendengar opsi lain. Ini yang mau saya kemukakan," ujarnya dalam diskusi publik di Restoran Rantang Ibu, Jakarta, Jumat (23/8).
Apa yang membuat Emil memohon kepada Presiden Jokowi?
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Kemenkeu Baru Dilibatkan Setelah Kajian Selesai
1. Presiden bisa keliru
IDN Times/Teatrika Handiko PutriPria yang pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) ini menilai seorang presiden bisa saja keliru. Hal itu bisa saja disebabkan oleh draf kajian dari Bappenas yang juga keliru.
"Kadang-kadang presiden bisa keliru. Tapi kewajiban orang yang mengerti untuk membantu presiden mengoreksi yang keliru. Saya berpendapat maka paper Bappenas, saya anggap keliru," ungkapnya.
2. Belajar dari pengalaman masa lalu
Dok. Setneg RIEmil mengingat pengalaman pemerintah di masa lalu. Salah satunya adalah komitmen untuk tidak melakukan devaluasi atau melemahkan mata uang rupiah. "Kemudian berjalan lah pembangunan tetapi keadaan devisa kita menciut, nilai tukar tidak realistis. Tetap BI, menteri keuangan, mengatakan jangan melakukan devaluasi," kenangnya.
Seiring berjalannya waktu, masukkan datang ke Presiden Soeharto terkait kebijakan devaluasi. Ada dua hal yang dipertimbangkan, pertama komitmen untuk melakukan devaluasi tetap dilakukan namun rupiah anjlok. Kedua, lakukan devaluasi namun rupiah menguat dan ekspor juga kuat.
"Kata beliau, 'kenapa kita biar rupiah turun?' Karena bapak sendiri janji di sidang DPR. Kalau janji saya keliru dan dikorbankan lebih baik saya cabut ucapan saya demi kebaikan bangsa. Beliau tandatangani, dicabut larangan devaluasi. Rupiah selamat, ekonomi selamat," jelas dia.
3. Durasi pembangunan ibu kota
Dok. Kementerian PUPRSaat ini, proses pemindahan ibu kota sudah memasuki tahap kajian. Selanjutnya, pemerintah bakal segera mengumumkannya dan melakukan pembangunan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengumumkan tahapan atau timeline dari pembangunan ibu kota dari tahun 2021-2045.
Baca Juga: Kaltim Disebut Calon Ibu Kota Baru, Sudah Penuhi Kriteria Ini?
Berita Terkini Lainnya
