Harga Beras Melonjak, Tom Lembong: Pejabat Sibuk Jadi Pemadam

26 Feb 2024, 18:57 WIB

Wakil Kapten Timnas AMIN, Thomas Trikasih Lembong menemani kampanye cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar di Yogyakarta. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Wakil Kapten Timnas AMIN, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyoroti fenomena melonjaknya harga beras di pasaran. Ia menilai, kondisi ini terjadi karena aksi pemerintah yang menebar bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.

Tom Lembong lantas menyebut para pejabat tengah kelimpungan mengatasi masalah kenaikan harga beras. Menurutnya, para pejabat bertindak seperti pemadam kebakaran untuk meredam kenaikan harga yang terus membebani rakyat apalagi menjelang masuknya bulan suci Ramadan.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (26/2/2024), harga beras premiun berada di harga Rp16.370/kg. Sedangkan harga beras medium berada pada harga Rp14.300/Kg.

“Saya berasumsi sekarang pejabat lagi sibuk jadi pemadam kebakaran soal beras. Berapa kapasitas pemerintah yang tersisa untuk persiapan jelang ramadan misalnya," kata Tom Lembong di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

1. Sengkarut masalah beras ulah para pejabat sibuk berpolitik

Wakil Kapten Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong mengkritik ketersediaan beras yang langka. (IDN Times/Amir Faisol)

Eks Menteri Perdagangan RI ini menilai, peristiwa tersebut terjadi karena para pejabat negara akhir-akhir ini lebih sibuk dengan urusan politik sehingga lupa dengan tugasnya untuk mengurus rakyat.

Idealnya, kata dia, seorang politikus semestinya fokus dengan urusan-urusan politik praktis dan tidak mencampuradukkan dengan masalah birokrasi.

"Jadi sebetulnya, paling ideal itu politik diserahkan pada politisi dan birokrasi diserahkan pada birokrat, jangan dicampur adukkan," ujarnya.

2. Pemerintah impor beras tapi harga belum stabil

Wakil Kapten Timnas AMIN, Thomas Trikasih Lembong menemani kampanye cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar di Yogyakarta. (IDN Times/Amir Faisol)

Pemerintah baru saja memutuskan untuk mengimpor 1,6 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan domestik akibat mundurnya masa panen selama dua bulan.

Di sisi lain, pemerintah juga akan meningkatkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sayangnya, Tom melihat satu juta ton beras yang baru diimpor pemerintah itu belum berhasil menstabilkan harga beras di pasaran. Karenanya, ia mendorong pemerintah lebih transparan supaya masalah kelangkaan beras segera teratasi.

"Saya tidak lihat sebagian beras impor itu digelontorkan juga ke pasar dan harga belum turun," kata dia.

"Jadi sebenarnya, manfaat juga kalau pemerintah lebih transparan supaya semua kalangan ikut membantu menyelesaikan masalah ini," imbuhnya.

3. Jokowi bantah beras langka imbas bansos yang ditebar jelang pemilu

Presiden Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara itu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo membantah bahwa kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasaran imbas program bantuan pangan beras jelang Pemilu 2024.

“Gak ada hubungannya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali,” kata Jokowi.

Kepala Negara menjelaskan, kelangkaan beras disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk panen yang belum masuk ke pasar dan gangguan distribusi akibat banjir di beberapa daerah.

Masalah tersebut, kata dia, sedang diatasi oleh pemerintah dengan melakukan pengiriman beras dari Bulog ke daerah, termasuk ke Pasar Induk Beras Cipinang.

“Supply itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu, banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi,” kata dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.