Harta Kekayaan Bupati Cirebon Mencapai Rp17,6 Miliar

25 Okt 2018, 10:40 WIB

Instagram/@kangsunjaya

Jakarta, IDN Times - Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (24/10) memiliki harta yang nominalnya cukup fantastis. Di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) yang dimuat oleh KPK, di tahun 2015, harta yang dimiliki oleh purnawirawan TNI Angkatan Darat itu mencapai Rp17,6 miliar.

Angka itu mengalami kenaikan sekitar Rp200 jutaan setelah di tahun 2013 ia juga melaporkan harta kekayaannya. Ketika itu di tahun 2013, hartanya mencapai Rp17,4 miliar.

Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Sunjaya ditangkap karena diduga telah melakukan jual beli jabatan. Penyidik menemukan beberapa barang bukti seperti dokumen transfer dan uang mencapai miliaran rupiah.

"Ada uang dan bukti transfer (dari OTT malam ini)," kata Basaria kepada IDN Times pada Rabu malam.

Lalu, apa saja jenis harta yang dimiliki oleh Sunjaya?

1. Sunjaya memiliki 70 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Bogor dan Bekasi

(Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra) www.instagram.com/@kangsunjaya

Dari data LHKPN, Sunjaya diketahui kali terakhir melaporkan hartanya pada 2015 lalu. Seharusnya, ia juga melaporkan penambahan hartanya untuk bisa mengikuti kontestasi politik di tahun 2018.

Sunjaya tercatat melaporkan harta yang ia miliki kali terakhir pada 2015 lalu. Dari data itu, ia tercatat memiliki harta senilai Rp17,6 miliar. Jenis harta yang paling banyak dimiliki adalah tanah dan bangunan.

Ia memiliki 70 bidang tanah yang tersebar di area Jakarta, Bogor dan Bekasi. Dari aset berupa tanah dan bangunan, nilainya mencapai Rp12 miliar. Hampir semua aset tersebut diklaim Sunjaya merupakan warisan dan pembelian dengan menggunakan dana pribadi.

Harta lain yang nominalnya juga mencolok adalah giro dan dokumen kas. Sunjaya mengaku mendapatkan warisan hingga mencapai Rp4,5 miliar.

2. Sunjaya diusung oleh PDI Perjuangan

(Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra) www.instagram.com/@kangsunjaya

Sunjaya dan Imron maju ke Pilkada Cirebon pada April lalu dengan dukungan dari PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Namun, belakangan Nasdem mencabut dukungannya karena Nasdem disebut hanya partai pendukung dan bukan pengusung utama. Pihak Sunjaya mengatakan ketika mendaftar ke KPUD Cirebon, tidak diperlukan surat dari Partai Nasdem.

Lantaran merasa tersinggung, Nasdem kemudian mencabut dukungan dan bergabung dengan PKB. Mereka mengusung pasangan dadakan M. Luthfi dan Nurul Qomar.

Dalam data yang dimiliki oleh IDN Times, ini menjadi kepala daerah ke-8 yang diusung oleh PDI Perjuangan dan ditangkap oleh lembaga antirasuah. Selain Sunjaya, 7 kepala daerah lainnya yakni:

Marianus Sae (Bupati Ngada)
Abu Bakar (Bupati Bandung Barat)
Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung)
Samanhudi Anwar (Walikota Blitar)
Pangonal Harahap (Bupati Labuhan Batu)
Tasdi (Bupati Purbalingga)
Agus Feisal (Bupati Buton Selatan)

Bahkan, PDI Perjuangan menjadi partai terbanyak yang kepala daerahnya dicokok oleh KPK.

(Daftar panjang kepala daerah terjaring OTT KPK tahun 2018) IDN Times/Cije Khalifatullah

3. Mantan Wakil Bupati Cirebon yang berpasangan dengan Sunjaya jadi terdakwa korupsi dana bansos Rp1,8 miliar

IDN Times/Sukma Shakti

Di dalam kasus korupsi dana bantuan sosial senilai Rp1,8 miliar, Sunjaya tidak tersentuh sama sekali. Yang terseret adalah mantan wakil bupati Sunjaya yakni Tasiya Soemadi Gotas.

Gotas bahkan sempat buron dan baru ditangkap oleh kejaksaan agung pada April lalu di Kabupaten Pekalongan. Sosialisasi nilai-nilai anti korupsi juga sudah pernah dilakukan oleh KPK di Cirebon, baik itu tingkat kabupaten dan kotamadya. Khusus di kotamadya, lembaga antirasuah mengirimkan bus antikorupsi ke Cirebon.

Ada 11 kota yang akan dihampiri oleh bus berwarna putih biru tersebut.

"Ini salah satu upaya kami hadir di tengah masyarakat secara langsung," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Di dalam bus itu, ada alat-alat interaktif yang digunakan untuk menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi.

"Target kampanyenya, adalah masyarakat umum yang terdiri dari pelajar, guru, mahasiswa, dosen, aparat pemerintahan, komunitas dan lain-lain," kata dia.