Hasil KLB Demokrat Kubu Moeldoko Diserahkan ke Kemenkumham Hari Ini

Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat setelah unggul suara dari Marzuki Alie dalam KLB di Hotel The Hill, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Saat diputuskan sebagai ketua umum, Kepala Staf Presiden (KSP) itu menerimanya melalui telepon karena sedang dalam perjalanan menuju tempat kongres.

Ketika sudah berada di lokasi kongres, Moeldoko yang sudah terpilih sebagai ketua umum langsung berpidato. Pada pidato pertamanya ini Moeldoko berjanji dan ajak kader kembalikan kejayaan Demokrat.

"Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk sama-sama berjuang dan meraih kejayaan Demokrat. Tidak ada yang tertinggal dan semuanya bersatu padu. Kita ajak semua karena ini rumah kita bersama," ajak Moeldoko. 

Pesaingnya dalam pemilihan Ketua Umum di KLB Sumut, Marzuki Alie pun didapuk menjadi rekannya dengan duduk di kursi ketua dewan pembina partai. Moeldoko yakin kolaborasinya dengan Marzuki Alie akan berbuah positif untuk perkembangan partai. Apalagi dia adalah sosok senior di partai berlambang Mercy itu.

"Pak Marzuki Alie punya pengalaman politik luar biasa. Saya memiliki pengalaman di militer dan pemerintahan. Para pendiri dan senior memiliki filosofi dan kebijakan yang tinggi. Serta DPD, DPC, dan organisasi sayap punya kekuatan yang gelora. Jika ini bisa disatukan maka akan menggemparkan Indonesia," tegas Moeldoko. 

Namun Partai Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganggap Kongres Deli Serdang ilegal. Sebab, pelaksanaan KLB itu dianggap tak sesuai dengan AD/ART partai.

"KLB ini tidak sah, ada yang mengatakan bodong, abal-abal. KLB ini tidak sesuai pada konstitusi Partai Demokrat dan AD/ART yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kemenkumham,” tegas AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021).

Dalam AD/ART Partai Demokrat, kata AHY, untuk dapat menyelenggarakan KLB adalah dengan mendapatkan persetujuan 2/3 DPD dan setengah DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia, serta mendapat persetujuan dari majelis tinggi partai. Namun hal itu tidak dapat dipenuhi dalam KLB Sumut.

“Ketiga klausul tersebut tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal. Faktanya ketua DPD PD tidak ikut KLB, mereka ada di daerah masing-masing. Para ketua DPC yang sah juga mereka di daerah masing-masing pula,” ujarnya.

AHY menegaskan, jajaran pengurus dan kader masih tetap solid meskipun ada ketua tandingan yang dipilih lewat kongres luar biasa (KLB) partai di Deli Serdang, Sumatra Utara.

“Secara umum soliditas Partai Demokrat yang sah terjaga dengan baik. Terima kasih kepada seluruh kader Partai Demokrat yang menunjukkan keberaniannya menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka rangkaian rapat konsolidasi di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat di Jakarta, seperti dikutip ANTARA, Minggu (7/3/2021).

AHY meminta kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk tidak mengesahkan keputusan KLB tersebut. Sebab, KLB itu dianggap perbuatan ilegal dan melawan hukum.

Ia juga akan mengambil tindakan hukum terhadap kejadian tersebut. Ia akan melaporkan panitia dan seluruh pihak yang terkait KLB di Sumut.

"Kami akan melaporkan panitia dan siapa pun yang terlibat KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," katanya.