Heboh, Data 279 Juta Warga Indonesia Bocor dan Dijual Pakai Bitcoin

20 Mei 2021, 16:49 WIB

Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Jagat dunia maya dihebohkan dengan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia dan dijual di situs online yang dijual dengan harga 0,15 bitcoin atau sekitar Rp87 juta. Hal tersebut terungkap dari cuitan sebuah akun Twitter @ndagels yang diunggah Kamis, (20/5/2021).

"Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira-kira dari instansi mana?" cuitnya.

Pantauan IDN Times pada pukul 16.00, cuitan tersebut sudah diretweet 5.501 dan 11,3 ribu like.

1. Data yang dijual diduga milik BPJS Kesehatan

ilustrasi Kartu BPJS (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Akun tersebut juga mengunggah bukti percakapan diduga penjual yang menyebutkan data bocor itu milik BPJS Kesehatan.

Pemilik data memberikan contoh berisi satu juta data penduduk Indonesia secara gratis ke laman berbagi file bayfiles, anonfiles, dan mega.nz. Sejumlah warganet berkomentar dan memberikan tanggapan, data tersebut cukup valid.

"Ternyata beneran. Sebagian namanya dicek legit loh, ada akun FB, IG, AskFM-nya, dan kocaknya ada data orang-orang era 1920an, evntho sebagian TTL-nya salah. Tapi merinding sih - 279jt bocor. Ini yg free 1jt data," cuit akun @hafizh di kolom komentar.

2. Data yang dijual berupa identitas pribadi

Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)

Namun, banyak juga warganet yang tidak kaget dengan kebocoran data identitas tersebut. Sebabm mereka sudah sering mendapat pesan pendek berisi beragam tawaran mulai pinjaman atau kredit.

"Ga heran menjelang lebaran, sms nawarin pinjol udah kaya tauran sangking ramenya,"cuit akun @pitindia.

"Wah, kalau baca rep nya, merinding sih. Bisa2nya data penting kayak gini bocor dan dijual. Keamanan data penduduk yg harusnya terjaga oleh instansi pemerintah, perlu dipertanyakan bgt nih," imbuh akun @asian yang turut berkomentar.

IDN Times mencoba mengunduh tautan sampel data yang dibagikan, terdapat data BPJS Kesehatan meliputi nomor identitas kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor telepon, alamat, email, serta identitas pribadi lain.

3. BPJS Kesehatan sedang lakukan penelusuran

Ilustrasi - BPJS Kesehatan Bekasi (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Saat dikonfirmasi, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari lembaganya atau bukan.

"Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk segera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," tegasnya.