Heboh Tunjangan Rumah DPRD DKI Capai Rp78 juta, Pramono Tunggu Putusan

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken Gubernur Anies Baswedan pada 27 April 2022, tunjangan perumahan ditetapkan sebesar Rp78,8 juta per bulan untuk pimpinan dewan dan Rp70,4 juta per bulan untuk anggota dewan.

Jumlah tersebut sudah termasuk pajak dan dibayarkan setiap bulan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam beleid tersebut ditegaskan, pengelolaan tunjangan perumahan harus dilakukan secara akuntabel sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah, dengan verifikasi dan pengawasan dari Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Artinya, setiap pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh perangkat daerah terkait.

Berdasarkan slip gaji bulan Juli 2025 yang dipublikasikan Wakil Ketua DPRD DKI, Ima Mahdiah, total penerimaan bruto anggota dewan mencapai Rp106,5 juta per bulan. Setelah potongan pajak dan kewajiban partai politik, gaji bersih atau take-home pay yang diterima hanya sekitar Rp60,4 juta.

Berikut rincian Penerimaan Tetap (Slip Bulanan)

Uang representasi: Rp2,4 juta

Uang paket: Rp240 ribu

Tunjangan jabatan: Rp3,48 juta

Tunjangan beras: Rp150 ribu

Tunjangan Badan Musyawarah: Rp217.500

Tunjangan Badan Anggaran: Rp217.500

Tunjangan perumahan: Rp70,4 juta (anggota) – Rp78,8 juta (pimpinan)

Tunjangan komunikasi intensif: Rp21 juta

Total bruto: Rp106,5 juta

Rincian Potongan

Pajak penghasilan (PPh 21): Rp23,9 juta

Setoran ke fraksi: Rp4 juta

Iuran ke DPP partai: Rp8 juta

Iuran ke DPD/DPW: Rp10 juta

BPJS: Rp120 ribu

Total potongan: Rp46 juta lebih

Dengan potongan tersebut, gaji bersih Ima tercatat Rp60,4 juta per bulan.

Selain penerimaan tetap di atas, anggota DPRD DKI juga berhak atas tunjangan periodik atau berbasis kegiatan, di antaranya:

Tunjangan reses: kurang lebih Rp22,8 juta per kegiatan, cair 3 kali setahun (dirata-rata sekitar Rp5,7 juta per bulan).

Tunjangan transportasi: sekitar Rp21,5 juta per bulan untuk anggota.

Kompensasi rapat alat kelengkapan dewan: bisa mencapai Rp7sampai 10 juta per bulan, tergantung kehadiran rapat.

Tunjangan operasional pimpinan DPRD: berkisar Rp9,6 sampai 18 juta per bulan (khusus ketua dan wakil ketua).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menegaskan bahwa pihaknya terbuka soal gaji dan tunjangan yang diterima anggota dewan. Menurutnya, sejak periode pertama ia sudah rutin mempublikasikan laporan gaji, tunjangan, serta penggunaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

“Gaji dan tunjangan yang kami terima kami pastikan kembali lagi kepada masyarakat, melalui advokasi, aspirasi, dan sebagainya. Jadi masyarakat bisa bebas melihat, kami juga bisa mempertanggungjawabkan,” ujar Ima usai menerima perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa.