Kenapa Video Rapat Pemprov DKI Tidak Lagi Diunggah ke YouTube?
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah tidak lagi mengunggah video rapat ke YouTube. Dari penelurusan IDN Times, video rapat yang terakhir diunggah Pemprov DKI adalah rapat pimpinan (Rapim) PART 5 Arahan Gubernur & Wakil Gubernur pada Seluruh SKPD/UKPD. Video berdurasi 52 menit dan diunggah pada 25 Oktober 2017.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut beberapa alasan kenapa video itu tidak lagi diunggah. Berikut pemaparan Sandi:
Digunakan Sebagai Meme Untuk Saling Sindir
Sandiaga menyebut meme sebagai alasan pertama. Ia mengatakan banyak meme dibuat oleh masyarakat untuk saling menyindir satu sama lain.
"Yang kita pantau dari kemarin bahwa Rapim yang pertama kita unggah itu ternyata digunakan sebagai meme bukan hanya oleh yang tidak mendukung kami tapi juga yang mendukung kami membangga-banggakan gitu dan memprovokasi," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (11/12).
"Kami lihat banyak sekali ada yang bilang 'Tuh Gubernur gue santun', ada yang bilang 'Apalah ini gak tegas'. Jadi akhirnya jadi pemicu saling serang, saling mengolok nah ini gak kondusif," imbuhnya.
Baca juga: Begini Format Baru Laporan Dana Operasional Ketua RT dan RW DKI
Mempersatukan Warga Jakarta
Editor’s picks
Mengacu pada poin pertama, Sandiaga mengatakan ingin mempersatukan warga Jakarta dalam 2-3 bulan ke depan.
"Kami ingin mempersatukan warga pasca kami mulai bertugas. Itu menjadi menjadi prioritas kami. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi," sebut mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini.
Terlebih menjelang natal, Sandiaga ingin warga Jakarta dapat hidup rukun dan menegaskan akan tetap transparan.
"Apalagi kita mau masuk Natal dan tahun baru, kita ingin semuanya rukun kita ingin semua bersatu prinsip transparansi gak akan kita itu non-negotiable lah kita transparansi akuntabilitas," ujarnya.
Janji Tetap Transparan
Jika masyarakat ingin transparansi rapat diketahui publik, Sandiaga menyarankan datang ke Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik dan ia akan memberikan akses tersebut.
"Kalau tujuannya transparansi, lalu ada pihak LSM atau masyarakat yang ingin mengetahui Rapim yang berkompeten. Silahkan datang ke sini kita berikan akses," tutup Sandi.
Baca juga: Program Ahok soal Laporan RT dan RW Tidak Dihapus, Begini Penjelasan Sandiaga