Jakarta, IDN Times - Ketua Pelaksana Harian di Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Sudirman Said ikut menyoroti kebijakan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memilih menyetop sementara waktu penghitungan suara di tingkat kecamatan lantaran menunggu sinkronisasi data. Menurut mantan Menteri ESDM itu, KPU mengakui ada masalah dengan sistem yang disiapkan.
Sistem yang diberi nama Sirekap tidak bisa menyaring jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tak sesuai. Biasanya tiap DPT jumlahnya tidak lebih dari 300. Namun, di lapangan ditemukan ada 80 ribu DPT yang tercatat memilih di satu TPS saja.
"Itu artinya ada masalah dengan sistem yang disiapkan. Misalnya, yang paling fundamental, kan kita sudah tahu per TPS berapa sih DPT-nya. Tapi kok bisa dimasukkan angka yang melampaui DPT. Kalau sistem yang baik, justru itu berfungsi sebagai alat kontrol. Jadi, per DPT diketahui ada 300, ya sudah kalau dimasukkan lebih dari 300, maka akan mental," ujar Sudirman di Jakarta pada Selasa (20/2/2024).
"Kalau realitanya kan gak begitu. Ada yang 3.000, bahkan ada yang 100 ribu sekian, lolos begitu saja," kata dia lagi.
Ia pun menyoroti KPU yang memiliki tugas rutin tiap lima tahun sekali justru tidak menyiapkan sistem yang sudah diuji lebih dulu. "Suatu ketika saat bertemu KPU, kami akan menanyakan ini," ujarnya.