ICW Kritik Keras Jabatan Baru Adies Kadir dan Thomas Djiwandono

28 Jan 2026, 21:30 WIB

Aryodamar

Calon Hakim MK Adies Kadir dalam rapat paripurna DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Adies Kadir dan Thomas Djiwandono dipilih bertentangan dengan prinsip MK dan BI.
Kepercayaan publik pada Prabowo-Gibran dinilai akan terus anjlok.
Politik pengisian jabatan di luar rumpun eksekutif merosotkan kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi dan meritokrasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam keras jabatan baru Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi dan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. ICW menilai hal ini merupakan politisasi yang mencerminkan bobroknya meritokrasi Indonesia.

"ICW menilai bahwa politisasi pengisian jabatan pada dua institusi berbeda tersebut merupakan cerminan dari semakin bobroknya meritokrasi di Indonesia dan merupakan bentuk serangan terbuka terhadap independensi MK dan BI," ujar Peneliti ICW, Yassar Aulia dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

1. Dipilihnya Thomas dan Adies bertentangan dengan prinsip MK dan BIICW menerangkan bahwa keberhasilan MK sebagai penafsir final Undang-Undang Dasar m

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

ICW menerangkan bahwa keberhasilan MK sebagai penafsir final Undang-Undang Dasar maupun keberhasilan BI sebagai bank sentral yang memelihara stabilitas rupiah, bertumpu pada independensi masing-masing lembaga.

UU Mahkamah Konstitusi mengelabborasi secara spesifik bahwa MK harus bebas dari pengaruh lembaga lain. Sedangkan UU Bank Indonesia menjelaskanbahwa BI harus bebas dari campur tangan pemerintah.

"Dipilihnya politisi partai untuk mengisi posisi hakim MK dan deputi gubernur BI jelas bertentangan dengan prinsip ini," ujarnya.

2. Kepercayaan publik pada Prabowo-Gibran dinilai akan terus anjlok

Prabowo-Gibran diarak jelang pendaftaran ke KPU pada Rabu (25/10/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

ICW menilai hal tersebut menguatkan tren buruk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta DPR untuk mengontrol secara politik lembaga negara yang seharusnya berperan sebagai penyeimbang eksekutif. ICW pun yakin kepercayaan publik akan merosot.

"Jika rezim Prabowo-Gibran terus berada pada jalur yang merestui diobrak-abriknya independensi lembaga-lembaga di luar rumpun eksekutif hanya demi memuaskan hasrat konsolidasi kekuatan politik semata, merosotnya kepercayaan publik luas terhadap kualitas demokrasi dan meritokrasi dari jalannya pemerintah dapat dipastikan akan terus mengalami terjun bebas," ujarnya.