ICW: Prabowo Aktor Terbesar Anjloknya Skor Indeks Persepsi Korupsi

11 Feb 2026, 10:20 WIB

antarafoto-rakornas-pemerintah-pusat-dan-pemda-1770014517.jpg

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Intinya sih...

Ketegasan Prabowo hanya di podium
Yassar menilai Prabowo hanya tegas dalam pemberantasan korupsi sampai di podium, tanpa memberikan efek jera yang signifikan.
ICW singgung nepotisme di era Prabowo
Menurut ICW, konflik kepentingan dan nepotisme masih terjadi di era Prabowo, mempengaruhi kualitas pencegahan korupsi.
Strategi Prabowo menaikkan gaji hakim belum cukup
ICW menyatakan bahwa peningkatan gaji hakim tidak cukup untuk memberantas korupsi, perlu membongkar jejaring mafia peradilan dan menghentikan intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Transparency Internasional Indonesia (TII) merilis skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 34 pada 2025. Skor tersebut membuat Indonesia berada di peringkat 109 dari 180 negara.

Dibandingkan 2024, skor dan peringkat Indonesia turun. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai aktor utama di balik anjloknya skor dan peringkat tersebut adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Indonesia Corruption Watch menilai bahwa kontributor terbesar anjloknya skor CPI Indonesia di tahun 2025 adalah Presiden Prabowo Subianto," ujar Staf Divisi Advokasi ICW Yassar Aulia dalam keterangan yang dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Tudingan ICW terhadap Prabowo didasari bagaimana Ketua Umum Partai Gerindra itu menjalankan pemerintahan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. ICW menyebut Prabowo menggunakan kekuasaannya untuk membangun ekosistem yang menormalisasikan konflik kepentingan, nepotisme, hingga patronase.

"Kondisi tersebut berimplikasi terhadap melemahnya penegakan hukum dan semakin merusak agenda reformasi yang telah dibangun sejak 27 tahun silam secara sistematis," ujarnya.

1. Ketegasan Prabowo hanya di podium

Presiden Prabowo Subianto saat memberi salam pada acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di SICC Bogor, Senin (2/2/2026). IDN Times/Linna Susanti.

Yassar mengatakan, terjun bebasnya posisi Indonesia merupakan sinyal ketegasan Prabowo dalam pemberantasan korupsi hanya sampai pada podium semata. Menurutnya, Pemberantasan Korupsi setahun terakhir belum memberikan efek jera.

"Melalui indeks IMD Business School World Competitiveness Yearbook yang merupakan salah satu komponen dari indeks persepsi korupsi, tercatat bahwa skor Indonesia terkait prevalensi keberadaan suap dan korupsi turun drastis hingga 19 poin, yakni dari 45 ke 26. Ini menandakan dari sisi penindakan, pemberantasan korupsi yang berlangsung setahun ke belakang sama sekali tidak menunjukkan efektivitasnya dalam memberikan efek jera," jelasnya.

2. ICW singgung nepotisme di era Prabowo

Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Yassar mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan indeks persepsi korupsi anjlok adalah menurunnya kualitas pencegahan korupsi. Menurutnya, hal itu tidak mengejutkan karena konflik kepentingan di era Prabowo masih terjadi.

"Alih-alih dikelola, konflik kepentingan justru dirawat dengan pemberian jatah posisi strategis maupun pemberian konsesi proyek strategis pada keluarga, kroni, hingga lingkaran terdekat presiden. Mulai dari kabinet gemuk yang mayoritas wakil menteri-nya merangkap jabatan dengan posisi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, hingga mayoritas kepemilikan yayasan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terafiliasi dengan kader partai politik, aparat penegak hukum, serta militer, ujarnya.

"Belakangan posisi penting seperti deputi gubernur Bank Indonesia justru diberikan kepada keponakan langsung dari presiden. Sebuah bentuk vulgar dari nepotisme yang berpotensi mematikan independensi bank sentral dari pengaruh eksekutif," imbuhnya.

3. Strategi Prabowo menaikkan gaji hakim belum cukup

Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta (ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan)

ICW juga menyorot penegakan hukum di Indonesia yang menjadi faktor anjloknya indeks persepsi korupsi Nasional. Menurutnya, strategi Prabowo menaikan gaji hakim belum cukup memberantas korupsi.

"Penting untuk membongkar jejaring mafia peradilan dan berhenti melakukan intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman dengan misalnya menganulir putusan pengadilan di perkara tindak pidana korupsi melalui penggunaan kewenangan eksesif dalam bentuk amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi," ujarnya.