Indeks Persepsi Korupsi Turun, Usman Hamid Sorot Nepotisme Era Prabowo
- Usman Hamid kritik pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI
- Usman Hamid soroti nepotisme era Prabowo dan Jokowi
Jakarta, IDN Times - Transparency International Indonesia (TII) merilis indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2025 sebesar 34 dan berada di peringkat ke-109 dari 180 negara. Angka tersebut merosot dibandingkan perolehan tahun 2024 sebesar 37 dan peringkat 99.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, hal tersebut harus menjadi otokritik bagi negara. Hal ini menunjukkan adanya kemunduran demokrasi dan peradilan.
"Nah indeks TI ini menunjukkan kemunduran demokrasi yang saya kira kembali memprihatinkan karena demokrasi Indonesia dalam pemberantasan korupsi tak lagi kuat. Tidak lagi kuat dalam menekan korupsi," ujar Usman Hamid dalam Peluncuran Corruption Perception Index 2025 yang ditayangkan melalui YouTube TII pada Selasa (10/2/2026).
1. Usman Hamid singgung pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI
Usman menyoroti pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang menurutnya saat ini hanya di atas kertas semata. Salah satu buktinya adalah penunjukan keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubuernur Bank Indonesia.
"Tidak ada fungsi maksimal yang mengontrol korupsi, kolusi dan jangan lupa nepotisme yang belakangan ini smakin menguat, yang terbaru adalah pengangkatan keponakan presiden sebagai Wakil Gubernur Bank Sentral," ujar dia.
2. Usman Hamid juga sorot nepotisme era Jokowi
Usman menyebut nepotisme yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari era Presiden ketujuh RI Joko "Jokowi" Widodo. Menurut dia, eksekutif memberikan pengaruh sehingga Gibran Rakabuming yang merupakan anak presiden dan keponakan Ketua MK saat itu lolos menjadi calon wakil presiden dan terpilih.
"Di era pemerintahan Jokowi, di mana MK, lembaga konstitusi, yudikatif yang harusnya merdeka dari pengaruh eksekutif justru mengubah aturan pemilu sehingga pemilu tidak lagi berintegritas hanya untuk meloloskan keponakan ketua MK dan anak kandung presiden yang berkuasa untuk mendapat jabatan tinggi wapres. Jadi tidak ada lagi pembagian itu," ujar dia.
3. IPK Indonesia 2025 sebesar 34, ada di peringkat 109
TII merilis IPK 2025 sebesar 34. Nilai tersebut membuat Indonesia berada di peringkat ke-109 dari 180 negara. Skor tersebut sedikit lebih baik dibandingkan 2024. Namun, secara peringkat merosot 10 peringkat.
Indonesia berada di peringkat kelima apabila dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Secara peringkat, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam.
Skor dan nilai Indonesia setara dengan Laos di Asia Tenggara. Sedangkan Myanmar menjadi negara Asia Tenggara dengan peringkat dan skor paling rendah. Secara global, skor Indeks Persepsi Korupsi berada di angka 42 dari 100. Skor ini menurun dibandingkan tahun lalu.
![[QUIZ] Coba Tebak Icon ASEAN Masing-Masing Negara, Bisa Jawab Semua?](https://image.idntimes.com/post/20250530/pexels-utkarsh-malviya-2148004873-30559339-11zon-15a69b01740a401f3d954b0f22cf4499.jpg)
![[QUIZ] Tes Seberapa Luas Wawasan Kamu Tentang Sejarah Kenabian, Bisa Jawab?](https://image.idntimes.com/post/20250330/kusi-kisah-nabi-cover-7d0b3b2b4abad8912775212d324e6661.jpg)
