IDI: Vaksin Nusantara Bukan Persoalan Nasionalisme tapi Prosedur!

Daeng menegaskan semua pihak tentu sepakat untuk mendorong produksi vaksin COVID-19 dalam negeri. Hanya saja, lanjutnya, yang dikritisi saat ini adalah prosedur dan protokol dari vaksin yang dikembangkan oleh mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto itu.

"Ini masalah prosedur dan protokol yang kita bicarakan, kita diskusikan sebenarnya. Jadi mari kita fokus pada prosedur dan protokol yang benar dalam pengembangan vaksin," ucap dia.

Daeng melanjutkan selama ini, IDI juga tidak setuju dengan gagasan nasionalisme yang disematkan pada Vaksin Nusantara. Sebab, menurut Daeng, vaksin tersebut juga bukan berasal dari Indonesia.

"Jadi marilah, kalau kita mau sama-sama jujur, terbukalah. Jadi yang kami soroti bukan nasionalisme, niat baik, tapi yang kami soroti adalah protokol. Protokol ini di Indonesia yang melakukan penilaian hanya BPOM," tuturnya.

Kemudian, Daeng menyinggung tentang penilaian beberapa pihak yang menyebut BPOM tidak profesional. Dia mengatakan, jika BPOM tidak profesional, maka obat dan vaksin yang saat ini tersebar di Tanah Air bakal tak karuan.

"Kalau kita bilang BPOM gak profesional, sudah buyar semua itu obat-obatan, vaksin yang jumlahnya ribuan, jutaan," kata Daeng.

Vaksin Nusantara semakin menuai polemik pascasejumlah tokoh politik dan pejabat dari DPR RI beramai-ramai menjadi relawan uji klinis tahap II di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu, 15 April.

Dalam tahap ini, relawan vaksin akan diambil sampel darahnya dan diolah selama 7 hari untuk kemudian disuntikkan kembali ke dalam tubuh. Padahal vaksin ini belum mendapat restu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilanjutkan.

Penyebabnya, ada beberapa syarat yang belum terpenuhi dalam pengembangan vaksin yaitu cara uji klinik yang baik (good clinical practical), proof of concept, praktik laboratorium (good laboratory practice) dan cara pembuatan obat yang baik (good manufacturing practice).

Tak hanya itu, permasalahan berikutnya adalah antigen Vaksin Nusantara bukan berasal dari virus Indonesia melainkan Amerika yang tak diketahui bagaimana sequence genoric dan strain virusnya.

Karena dinilai belum memenuhi syarat, Kepala BPOM Penny K Lukita memastikan tidak akan memberi izin untuk melanjutkan uji klinis fase kedua Vaksin Nusantara.

Penny menegaskan, semua pengujian vaksin termasuk Vaksin Nusantara harus sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara internasional maupun nasional. Untuk Vaksin Nusantara, pengujian prakiliniknya pun harus sesuai.

"Praklinik ini penting untuk perlindungan dari subyek manusia. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan ketika uji coba," ujar Penny dalam konferensi pers di Kantor Bio Farma, Jumat (16/4/2021).

Penny menjelaskan, praklinik dalam uji vaksin harus mengutamakan dari sisi keamanan. Kemudian dari skala laboratorium juga harus dipastikan vaksin diuji coba dengan baik.

"Ada koreksi dalam uji klinik, makanya ada praklinik. Kalau tidak diikuti prosesnya ini tidak akan mendapatkan vaksin yang bermutu dan berkualitas," ujar Penny.

Menurutnya, bila ingin pembuatan vaksin segera selesai tapi tidak menunjukkan sisi keamanan dalam uji coba, maka hal tersebut salah. Sebab, sebuah penelitian memang membutuhkan waktu lama dan berjenjang.