BPNT Siap Disalurkan, Pemerintah Lakukan Sinkronisasi Data Terpadu

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosialnya, mengaku siap menyalurkan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan program beras sejahtera (rastra) untuk tahun 2018.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sinkronisasi data melalui Basis Data Terpadu (BDT) telah mencapai 40 persen, penerima Rastra 25 persen, dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 11 persen.

"Jadi, kita sudah bisa membayangkan bahwa tidak semua penerima rastra menerima PKH. Oleh karen itu, sinkronisasinya adalah intervensi yang secara integratif. Yakni penerima rastra juga akan menerima PKH," ujar Khofifah usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (8/12) malam.

Baca juga: Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur, Surya Paloh: Lebih Baik Mundur dari Menteri

Humas/Kemensos

Khofifah melanjutkan, saat ini penerima PKH adalah 11 persen, setara dengan 6 juta.

Nantinya (Tahun depan), penerima PKH ditargetkan menjadi 10 juta atau setara 15,6 persen. Seluruh bantuan pangan non tunai (BNPT) tersebut disalurkan dalam empat tahap.

Baca juga: Bukan Khofifah Atau Gus Ipul, PAN Pertimbangkan Poros Baru

"Untuk Januari-Februari 2018 ada 2,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), April-Mei mendatang bertambah 2,5 juta KPM, Juli-Agustus tambah 2,5 juta KPM, sampai akhirnya Oktober-November, genap tahun 2018 semua menerima bantuan pangan sebanyak 10 juta KPM," paparnya.

Tahun depan, imbuh Khofidah, sudah tidak ada lagi subsidi rastra dan akan diganti format menjadi bansos. Dengan demikian, rakyat menerima rastra utuh tanpa ditarik biaya.

"Masyarakat tidak boleh lagi ditarik harga tebus, karena memang tidak diberikan harga tebus. Tim teknis yang akan menentukan besarnya bansos. Semua masih proses," kata Khofifah.

Terkait validasi data, tercatat 261 kabupaten kota yang telah aktif memvalidasi data. Khofifah menargetkan sebanyak 514 kabupaten kota yang melakukan validasi.

"Jadi sekarang sudah harus siap menjalankan UU 13 2011 tentang penanganan fakir miskin. Validasi adalah bottom up proses," tukas Khofifah.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)Puan Maharani menambahkan, data sasaran penerima BPNT dan bansos rastra menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015.

Data KPM by name by address telah diserahkan oleh Kemensos kepada Bank Penyalur disertai dengan Berita Acara Serah Terima. Total KPM program bansos pangan adalah sebesar 15.498.936 KPM yang tersebar di 514 Kabupaten dan Kota.

"Untuk mendukung kelancaran penyaluran BPNT, setidaknya dibutuhkan 75.529 e-warong yang akan disiapkan secara bertahap," urai Puan.

E-Warong adalah tempat pembelanjaan bansos yang merupakan agen bank anggota HIMBARA atau warung-warung masyarakat yang telah berjualan sembako.

KPM dapat memanfaatkan bantuannya dalam bentuk beras dan telur. Adapun pemasok bahan pangan ke e-warong bersifat terbuka.

Untuk memastikan kesiapan e-warong, Himpunan Bank Negara (Himbara) akan menyediakan mesin EDC di setiap e-warong dan melakukan edukasi kepada agen.

Baca juga: Serah Terima Jabatan Panglima TNI. Hadi Bersyukur, Gatot Minta Maaaf