Celah Hukum Ini Sering Dimanfaatkan untuk Legalkan Pernikahan Anak
Pixabay.com/Free-Photos
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dispensasi perkawinan dinilai sebagai salah satu potensi praktik perkawinan anak. Anggota Koalisi 18+ Maidina Rahmawati mengatakan, pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), diatur batas minimum usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun.
Namun, jika usia calon mempelai kurang dari batas usia yang ditetapkan, harus mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan sesuai Pasal 7 ayat (2).
"Pasal 7 ayat (2) inilah yang kerap dijadikan celah untuk perkawinan anak," kata Maidina dalam diskusi Hari Anak Nasional di Jakarta, Minggu (22/7).
1. Sebanyak 98 persen pengajuan dispensasi dikabulkan
IDN Times/Sukma ShaktiMaidina mengatakan, Koalisi 18+ pada 2016 melakukan pemeriksaan 377 putusan. Dari jumlah tersebut, 98 persen permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh Pengadilan Agama.
Menurut Maidina, fakta tersebut berpotensi terhadap terjadinya maladministrasi.
"Sementara 2 persen sisanya ditolak karena alasan administrasi, bukan karena aspek pemeriksaan lain. Dari 377 putusan hanya ada satu pengajuan dispensasi usia perkawinan yang ditolak hakim karena melanggar hak anak," ujar Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tersebut.
2. Upaya judicial review gagal
Pixabay/Free-PhotosBeberapa waktu lalu, lanjut Maidina, Koalisi 18+ juga telah mengajukan judicial review atas Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mengganti batasan usia 18 tahun.
"Tetapi ditolak Mahkamah Konstitusi dengan alasan kebijakan soal umur mutlak di peraturan pemerintah," ungkapnya.
3. Usia minimal perkawinan harus ditingkatkan
Pixabay.com/CounsellingMaidina berpendapat, dari kebijakan hukum secara nasional, tidak pernah ada kesamaan dari prosedur pengecekan dispensasi yang dilakukan pengadilan. Dia berharap, pemerintah dapat segera meningkatkan usia minimal perkawinan untuk mengatasi praktik perkawinan anak.
"Kementerian harus mendukung adanya kebijakan menaikkan usia anak. Harus ada pengaturan soal dispensasi. Sejauh ini belum ada kebijakan sehingga sering terjadi maladministrasi," kata dia.
Berita Terkini Lainnya
