Gempa Lombok, Pemerintah Gelontorkan Dana Bansos Rp1,25 Triliun
BNPB
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Kementerian Sosial RI tengah melakukan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial korban gempa NTB. Hal itu tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Masa tanggap darurat sudah berakhir hari Sabtu, maka kita memasuki tahap transisi darurat. Saat ini Kemensos berfokus pada rehabilitasi sosial dan perlindungan sosialnya,” kata Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Asep Sasa Purnama yang hadir mewakili Menteri Sosial dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Senin (27/8).
1. Korban gempa dipastikan dapat bansos PKH
IDN Times/Ardiansyah FajarKorban gempa dipastikan mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk perlindungan sosial berkelanjutan. Hal itu sudah mulai dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 325.320 keluarga penerima manfaat (KPM) senilai total Rp615 miliar. Kemudian, penyaluran Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 473.049 keluarga dengan nilai total Rp624 miliar.
"Sementara untuk Jaminan Hidup atau Jadup akan diberikan kepada setiap anggota keluarga. Jadup diberikan selama tiga bulan. Saat ini tim satgas terpadu sedang memverifikasi rumah yang rusak sekaligus mendata jumlah anggota keluarga setiap rumah tangga," kata Asep.
Setiap jiwa mendapatkan jaminan hidup Rp10 ribu/hari sehingga setiap jiwa maksimal Rp900 ribu untuk 3 bulan. Selanjutnya, bantuan yang diberikan pada tahap rumah korban sudah dibangun kembali dapat diberikan Isi Hunian Tetap (Huntap) yang besarnya Rp3 juta per rumah.
Secara keseluruhan bantuan sosial tanggap darurat dan rehabilitasi sosial pascagempa dari Kementerian Sosial mencapai Rp1,25 triliun. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan logistik, tenda, santunan ahli waris Rp 15 juta/jiwa, santunan paket sembako, bantuan beras dan lauk pauk, peralatan dapur keluarga, perlengkapan keluarga, bansos PKH dan Rastra.
2. Layanan psikososial menyebar di 10 pos
BNPBEditor’s picks
Terkait rehabilitasi sosial, Kemensos memberikan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk korban gempa, khususnya kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan penyandang disabilitas.
Layanan psikososial telah dilakukan 59 petugas di 10 Pos LDP dan LDP Layanan Bergerak untuk menjangkau warga di wilayah yang sulit atau remote. Tim LDP ini adalah SDM terlatih dengan kompetensi khusus yang mendukung perkembangan psikososial korban bencana.
Sejak gempa pertama mengguncang NTB pada 30 Juli 2018 lalu, Tim LDP telah menjangkau 30 titik dengan jangkauan 1.000 hingga 1.500 anak per hari.
"Tugas tim adalah untuk menyisir dampak gempa terhadap anak-anak terutama dari sisi dampak psikososialnya. Tim juga mendirikan Pondok Anak Ceria di sejumlah posko pengungsian," ungkapnya.
Baca Juga: Pimpin Rakor Gempa Lombok, Ini Instruksi Mensos Agus Gumiwang
3. Ahli waris korban meninggal dapat santunan Rp15juta
ANTARA FOTO/Zabur KaruruSelain LDP, lanjut Asep, Kementerian Sosial memberikan bantuan pemulihan yang terdiri dari santunan sosial, jaminan hidup dan bantuan stimulan lainnya. Santunan untuk korban meninggal 565 jiwa (data per tanggal 27 Agustus 2018) dan masing-masing ahli waris mendapatkan RP15 juta.
Berdasarkan Data Dinas Sosial Provinsi NTB dan Posko Induk hingga 27 Agustus 2018, tercatat sebanyak 565 jiwa meninggal, 1.116 mengalami luka berat/rawat inap, 71.937 rumah rusak dan 417.529 jiwa mengungsi.
Baca Juga: Inpres Ditandatangani, Penanganan Bencana Gempa Lombok Lebih Intens
Topik:
Berita Terkini Lainnya
