Indonesia Gagalkan Upaya Kelompok Pro Papua Merdeka di KTT Negara Melanesia

Pemerintah Indonesia sejak awal menolak mengakui keberadaan ULMWP. Apalagi kelompok itu mengklaim mewakili aspirasi seluruh rakyat di Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kampanye itu sudah sejak lama digaungkan, bahkan hingga ke tingkat sidang umum PBB.

Sementara, di MSG, posisi ULMWP masih sebagai pengamat. Mereka bisa saja memiliki peluang itu menjadi negara anggota, tetapi selalu gagal. Padahal, beberapa negara anggota MSG mendukung ULMWP menjadi anggota, termasuk Vanuatu dan organisasi FLNKS.

Oleh sebab itu, Desra mengingatkan agar negara anggota MSG tidak ikut campur negara lain dalam menjalankan program-program kerja sama wilayah.

"Kami mengingatkan agar para anggota terus menjalankan mandat sesuai prinsip pembentukan MSG, termasuk tidak mencampuri urusan negara lain apalagi terkait kedaulatan," kata Desra pada Kamis (15/02). 

Ia pun mengingatkan agar MSG tetap fokus pada tujuan bersama mencapai kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan keamanan.

"Untuk itu, perhatian MSG tidak perlu teralihkan oleh isu-isu yang tidak relevan," kata dia.

Pemerintah Indonesia tidak pernah menyebut ULMWP di hadapan publik. Mereka cenderung memilih menggunakan istilah "kelompok separatis". ULMWP mencoba untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional melalui KTT tersebut. Oleh sebab itu, mereka ngotot ingin masuk.

Kriteria untuk menjadi anggota MSG masih terus diperdebatkan. Menurut keterangan Desra, dalam sesi pertemuan dengan para pemimpin MSG, telah disepakati panduan agar bisa masuk ke MSG. Berdasarkan panduan itu, aplikasi UMLWP untuk menjadi anggota dikembalikan ke sekretariat.

"Berdasarkan KTT MSG tahun 2015, maka aplikasi keanggotaan itu akan selalu menghadapi jalan buntu dan tidak mungkin terealisasi. Hasil KTT MSG 2015 jelas menegaskan kehadiran kelompok separatis tersebut di MSG hanyalah sebagai salah satu peninjau mewakili sekelompok kecil separatis yang berdomisili di luar negeri,” kata pria yang pernah menjadi Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York itu. 

Dalam KTT itu, pemimpin ULMWP, Benny Wenda turut hadir. Ia mengaku senang dengan hasil KTT yang salah satunya telah menyetujui panduan bagi anggota pengamat yang ingin jadi anggota asosiasi. Dikutip dari situs Asia Pacific Report, Benny meminta dukungan negara anggota MSG agar Papua barat bisa menjadi wilayah yang merdeka. Dukungan serupa pernah diberikan bagi Kanak Socialist National Liberation Front (FLNKS) di Kaledonia Baru.

Pernyataan itu jelas ditentang oleh Indonesia yang menyatakan isu Papua barat menyangkut kedaulatan. Isu Papua barat, menurut Desra, adalah isu internal. 

Dalam KTT itu, Desra sekaligus menegaskan apa yang disampaikan oleh UMLWP bolak-balik ke dunia, tidak benar. Mereka bukan perwakilan resmi bagi 3,9 juta warga Papua dan Papua Barat.

Selama ini, kata dia, warga Papua dapat menjalankan hak demokratisnya secara bebas dan adil. Bahkan, pada tahun ini, lembaga internasional Freedom House menyatakan pemilu di Tanah Air, termasuk Papua dan Papua barat berjalan bebas serta adil. 

"Aspirasi seluruh rakyat kedua propinsi tersebut terwakili dalam sistem demokrasi terbuka yang ada di  Indonesia. Seperti provinsi lainnya, masyarakat di Provinsi Papua dan Papua barat adalah politically free. Mereka memiliki kebebasan berdemokrasi dan mengelola anggaran serta pembangunan sendiri," tutur dia.

MSG merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di sub-kawasan Melanesia, yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS dari Kaledonia Baru.