Jadi Host COP-4 Konvensi Minamata, Indonesia Punya Atensi soal Merkuri

Menteri Siti melanjutkan, kasus merkuri bersumber dari penambangan emas skala kecil dan kebanyakan ilegal. "Kita ketahui banyak masalahnya dan banyak juga korbannya. Untuk itulah, Presiden pada saat Rapat Terbatas Kabinet tahun 2017 menegaskan untuk diatasi dan dicegah dampak merkuri dan merebaknya penyakit," jelasnya.

Berbagai langkah cepat dilakukan, hingga puncaknya pada 20 September 2017, Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. 

Pada 2018, pemerintah mulai merumuskan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Pada 2019, resmi diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM dan menjadikan Indonesia salah satu negara pertama yang mengumumkan rencana nasional untuk menghapus merkuri.

Peraturan Presiden menetapkan target pengurangan penggunaan merkuri di sektor manufaktur sebesar 50% dari level saat ini pada 2030 dan di sektor energi sebesar 33,2% dari level saat ini pada 2030.

“Dengan terpilihnya Indonesia sebagai host COP-4, menjadi sinyal penting dalam rangka tekad pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan pemulihan lingkungan. Ini juga menjadi cerminan dari komitmen serius Indonesia untuk menghilangkan merkuri,” ungkap Menteri Siti.

Diharapkan pada COP-4 nantinya, sejumlah besar negara pihak, masyarakat sipil, industri, komunitas akademik, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk media, dapat berbagi pengalaman, bertukar pandangan, dan mengumpulkan dukungan global sebanyak mungkin untuk mengatasi merkuri. Indonesia akan memetik manfaat dari berbagai event internasional yang dilangsungkan di Indonesia.

Konferensi COP Minamata merupakan agenda dua tahunan sebagai respons masyarakat internasional, termasuk Indonesia, menghadapi dampak penggunaan, emisi, dan lepasan merkuri terhadap kesehatan manusia dan ke lingkungan hidup. Sampai saat ini, terdapat 114 negara pihak pada Konvensi Minamata.