Ini 2 Peluang Putusan MK di Gugatan Ijazah Gibran, Berujung Pemakzulan?

Yance mengatakan, dalam preseden Ari Sandi Darma Putra, ia mendaftar menjadi calon bupati pada Pilkada 2024, bukan ijazah SMA, melainkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang dikeluarkan dinas pendidikan. Ketika itu, MK menilai Ari tidak memenuhii syarat menjadi calon bupati, sebab SKPI bukan bukti yang menunjukkan tanda tamat dari SMA.

"Sehingga situasi sekarang mirip-mirip dengan preseden di Pesawaran. Jadi, surat keterangan penyetaraan ijazah itu bukan tanda tamat," ungkap dia.

Yance menyebut, Ari akhirnya didiskualifikasi MK meskipun sudah mengantongi ijazah magister. Ketika itu, MK menilai ada ketidakjujuran dalam proses kelengkapan dokumen administratif untuk pencalonan.

Yance juga menggarisbawahi bukti seorang individu telah menamatkan pendidikan di suatu institusi, yakni dokumen dari institusi di mana ia menyelesaikan sekolahnya. Sementara, dokumen berupa surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan yang ditunjukkan Gibran tidak bisa dianggap sebagai bukti tamat.

"Bukti tamatnya itu adalah ijazahnya. Ini adalah bukti untuk disetarakan. Itu kan tidak terlihat di dalam dokumen yang diserahkan oleh pihak Gibran. Di dalam surat itu kan tertulis dilakukan penyetaraan, karena dia sudah mengikuti pendidikan di UTS Insearch. Itu gak ada bukti tamatnya," katanya.

Sementara, selama dua minggu proses persidangan gugatan ijazah Gibran di MK, terlihat beberapa hakim konstitusi aktif melontarkan pertanyaan. Sejumlah hakim itu antara lain Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, hingga Arsul Sani. Ada pula hakim yang tidak terlalu aktif menggali lewat pertanyaan.

Kendati, kata Yance, sikap aktif hakim di persidangan tersebut tidak bisa dijadikan patokan sebagai sikap dalam proses pengambilan keputusan. Terbuka kemungkinan, hakim yang aktif bertanya di sesi persidangan, justru tidak mengabulkan gugatan dari perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

"Karena juga begini, bisa jadi hakim yang aktif di persidangan, belum tentu (mengabulkan). Bisa jadi ketika pengambilan keputusan tidak seperti yang kita anggap saat aktif di sesi persidangan," tutur dia.

Yance menjelaskan dalam proses pengambilan keputusan, minimal ada tujuh hakim konstitusi yang ikut. Dia turut menyoroti peluang ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan mengenai sengketa PHPU ini, sebab Anwar Usman sudah tak lagi ada di MK.

Yance menjelaskan dalam putusan hakim konstitusi yang akan dibacakan nanti malam akan mengandung dua hal. Pertama, MK akan menyatakan apakah Gibran terbukti atau tidak terbukti memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Poin kedua, MK akan membicarakan langkah pemulihan dari dampak putusan tersebut.

Ia kemudian menyebut beberapa opsi yang bisa ditempuh MK, antara lain MK menyatakan Gibran tetap memenuhi persyaratan untuk menjadi cawapres dan dimaafkan. Namun, Gibran diminta harus mengklarifikasi dokumen pendidikannya.

Kemungkinan lainnya yakni Gibran dianggap tidak memenuhi persyaratan menjadi cawapres. Namun, alih-alih didiskualifikasi, MK memutuskan menggunakan mekanisme pemakzulan seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 7. Bila itu yang diputuskan, kata Yance, maka keputusan akhirnya ada di MPR. Proses pemakzulan bisa memakan waktu lebih lama.

"Konsekuensi dari ini bisa macam-macam. Nanti, kita lihat MK akan memutuskan seperti apa," tutur dia.

Namun, bila MK menyatakan Gibran tak memenuhi persyaratan menjadi cawapres, legitimasinya sebagai orang nomor dua tertinggi di Indonesia semakin hilang, meskipun ia tidak didiskualifikasi atau dimakzulkan.

Seandainya, MK memutuskan mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden, maka MPR mengajukan dua nama untuk dipilih Presiden. Sosok dua individu itu, kata Yance, bisa siapa saja selama memenuhi persyaratan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden.

"Posisi wapres itu tetap wajib diisi karena posisi itu tetap penting. Seandainya terjadi sesuatu kepada presiden, maka dia yang akan menggantikan posisinya," katanya.