Ini Alasan PKS Tunda Pertemuan dengan Jokowi Jelang Pelantikan
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya akan tetap berada di barisan oposisi, meski ketiga partai oposisi lainnya yakni Gerindra, Demokrat, dan PAN mulai tergoda gabung dalam pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin.
Perihal kunjungan ketua umum Gerindra, Demokrat, dan PAN ke Istana belakangan ini, Hidayat mengaku, Presiden PKS Sohibul Iman juga mendapat undangan yang sama. Namun, PKS enggan memenuhi undangan Presiden Jokowi tersebut hingga suasana politik kondusif.
1. PKS tunda pertemuan dengan Jokowi hingga menunggu situasi politik yang kondusif
Hidayat menyebut partainya juga mendapat undangan Presiden Jokowi ke Istana. Namun, karena kondisi partai politik saat ini yang dinilai tengah berebut kursi menteri Kabinet Kerja jilid II, PKS memilih menunda hingga kondisi politik kondusif. PKS tak mau dianggap berebut kursi menteri Kabinet Kerja jilid II.
"Bukan menolak. Pertemuan itu baik-baik saja, tapi timing-nya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak menimbulkan salah paham, tidak menimbulkan salah persepsi, salah interpretasi," kata Hidayat di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).
2. PKS tidak tergiur kursi menteri dan tetap berada di oposisi
Hidayat menegaskan, PKS tetap berada di barisan oposisi. Wakil Ketua MPR RI ini juga menyebutkan menjadi oposisi justru akan menyelamatkan demokrasi.
"Artinya, kalau semua orang bergabung di pemerintahan, lah terus siapa yang melakukan check and balances? Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan muruah demokrasi dengan berada di oposisi itu," kata dia.
PKS, menurut Hidayat, mungkin akan menerima undangan Jokowi apabila kegaduhan kursi kabinet telah berakhir. "Ya, setelah kemudian tidak ada kegaduhan terkait masalah minta jabatan menteri, koalisi, dan lain sebagainya," ucap dia.
3. PKS tidak takut bila harus menjadi partai oposisi satu-satunya
Apabila ketiga partai oposisi yakni Gerindra, Demokrat, dan PAN bergabung ke pemerintah Jokowi-Ma'ruf, maka PKS akan menjadi satu-satunya partai yang berada di oposisi. Namun, hal itu tak menjadi masalah bagi PKS dan akan tetap kritis.
"Seluruh anggota DPR itu mempunyai hak untuk melakukan kontrol, karena hak dan kewajiban anggota DPR melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Jadi dalam sistem presidensial semacam ini seharusnya seluruh anggota DPR itu melakukan kontrol," kata Hidayat.
"Jadi kami tidak takut sendirian, karena pada hakikatnya nanti kawan-kawan kami anggota DPR akan melakukan kritik terhadap hal-hal yang tidak sesuai dari yang seharusnya atau janji kampanye," sambung Hidayat.
4. PKS tidak menganggap Jokowi sengaja lemahkan barisan oposisi
PKS juga tidak menganggap Jokowi sengaja melemahkan partai oposisi. Pertemuan presiden dengan ketua umum Demokrat, Gerindra, dan PAN, sebagai bentuk silaturahmi politik biasa.
"Kita saling menghormati, saling mengapresiasi. Sama juga kalau Pak Presiden mengundang para pimpinan partai, saya kira baik-baik saja, hanya kalau dalam pendapat kami, PKS, timing (pertemuan dengan Jokowi) juga dipentingkan," kata Hidayat.