Ini Cara Warga Korban Pertamax Campuran Buat Pengaduan ke LBH Jakarta

Fadhil mengatakan, masyarakat yang merasa dirugikan bisa memindai kode QR untuk melapor. Nantinya, kode QR itu akan mengarahkan ke formulir yang harus diisi. 

"Di dalam formulir pengaduan yang kami sebar, kami menanyakan beberapa hal, di antaranya, berapa kali frekuensi penggunaan BBM jenis RON 92 (Pertamax). Kemudian, sejak kapan menggunakan. Kerugian apa yang kira-kira dialami," ujar Fadhil. 

Di formulir tersebut, warga juga ditanyakan jika ada kerugian yang ditimbulkan karena diharuskan membayar lebih mahal untuk produk dengan kualitas lebih rendah, maka berapa nominal kerugiannya.

"Kami juga menanyakan bagaimana mekanisme pengawasan atau partisipasi publik yang ideal agar peristiwa-peristiwa serupa ke depan tidak terjadi lagi," tutur dia. 

LBH Jakarta juga meminta kepada warga untuk melampirkan dokumen tertulis atau foto yang dapat digunakan sebagai bukti dari laporan tersebut. Fadhil mengatakan, sejauh ini LBH Jakarta belum menentukan hingga kapan posko pengaduan dibuka. 

"Kami belum memutuskan secara rigid kapan (pelaporan) ini berakhir. Meski patokan kami satu minggu. Tapi, karena dinamika ini bergulir sangat cepat, proses advokasi juga tak boleh kehilangan momentum," ujar dia. 

Sementara, bagi warga yang ingin mendaftarkan gugatan secara luring maka bisa mendatangi langsung Kantor LBH Jakarta yang berlokasi di lantai I Gedung YLBHI Jakarta. 

Fadhil mengatakan, setelah semua laporan masuk dan didata, maka LBH Jakarta dan CELIOS mempertimbangkan sejumlah upaya hukum terhadap PT Pertamina. Namun, upaya hukum itu diajukan dengan berpegang pada keterangan dari Kejaksaan Agung.

Ia mengatakan, bila ditemukan masalah di tata kelola atau kebijakan distribusi BBM, maka LBH Jakarta dan CELIOS bisa mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit. 

"Kami pernah ajukan gugatan itu beberapa kali. Terbaru, gugatan polusi udara Jakarta atau gugatan terkait praktik eksploitatif pinjaman online yang dimenangkan hingga di tahap Mahkamah Agung," kata Fadhil. 

"Tetapi, upaya itu ditempuh, setelah hasil analisis kami (menunjukkan) problemnya ada di tata kelola atau kebijakan," lanjut dia. 

Upaya hukum kedua, bila ditemukan bukti celahnya ada di implementasi kebijakan yang berdampak masif kepada masyarakat, maka bisa diajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action. 

Fadhil menjelaskan, dalam kasus ini, tidak harus LBH Jakarta yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, negara atau pemerintah dimungkinkan untuk mengajukan class action terhadap PT Pertamina. 

"Tapi, kami sangsi pemerintah akan menganggap ini serius dan mengajukan gugatan," kata dia.

Sementara, dalam pandangan peneliti CELIOS di bidang hukum, Muhammad Saleh, regulasi hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah masih fokus kepada kerugian keuangan negara. Kejaksaan Agung dinilai luput memperhatikan masyarakat yang terdampak paling parah dari dugaan korupsi ini. 

"Sampai hari ini, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan masih fokus pada dugaan kerugian keuangan negara. Mereka juga fokus pada tindak pidana korupsi, tapi luput pada korban atau masyarakat umum yang terdampak langsung," ujar Saleh di Kantor LBH Jakarta. 

Bahkan, kata Saleh, LBH Jakarta dan CELIOS bisa mengusulkan agar ada kompensasi yang diterima oleh masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan karena dugaan praktik pengoplosan Pertamax tersebut.

"Jadi, kompensasi ini tidak fair kalau hanya dikembalikan kepada negara. Karena masyarakat umum lah yang menjadi korban langsung dari praktik pengoplosan minyak BBM Pertamax," kata dia.