Ini Daftar Pimpinan DPR RI dari Masa ke Masa

Raden Mas Sartono adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menteri pada kabinet pertama Republik Indonesia. Tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partindo ini juga pernah menjabat ketua parlemen sementara (DPRS) pada Republik Indonesia Serikat (1949) dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat antara 1950 sampai 1959, dan pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia.

Dilansir dari buku Daradjadi. 2014. Mr. Sartono Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, menyebut Sartono dilahirkan sebagai keturunan bangsawan Jawa, Sartono berturut-turut mengikuti pendidikan di HIS, MULO, AMS, dan RHS yang ditamatkannya pada tahun 1922. Ia kemudian meneruskan pendidikannya ke Universitas Leiden Belanda dan mendapatkan gelar Meester in de Rechten pada 1926.

Sartono lahir di Baturetno, Wonogiri, 5 Agustus 1900 – meninggal di Jakarta, 15 Oktober 1968 pada umur 68 tahun.

Setelah Sartono, Zainul Arifin atau lengkapnya Kiai Haji Zainul Arifin Pohan adalah seorang wakil perdana menteri Indonesia, ketua DPR-GR, dan politisi Nahdlatul Ulama (NU).

Dilansir dari website Biodata pada Kepustakaan Presiden RI, Sejak proklamasi kemerdekaan Zainul Arifin langsung duduk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), cikal bakal lembaga legislatif MPR/DPR.

Zainul lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, 2 September 1909, meninggal di Jakarta, 2 Maret 1963 pada umur 53 tahun.

Selanjutnya di tahun 1963, kursi DPR RI diduduki Arudji Kartawinata, ia adalah salah satu mantan Menteri Muda Pertahanan Indonesia di Kabinet Sjahrir II.

Selain itu ia pernah pula menjadi anggota DPR-RIS (Republik Indonesia Serikat). Setelah Pemilu 1955, ia terpilih menjadi anggota DPR-RI. Kariernya terus menanjak menjadi anggota DPR-GR dan akhirnya diangkat menjadi anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) pada 1966-1968.

Mursalin Daeng Mamangung adalah Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Pembangunan I, Mursalin orang pertama yang menduduki kursi DPR RI dari golongan militer.

Hanya menjabat tiga bulan, kursi DPR akhirnya berganti oleh Achmad Sjaichu, seorang tokoh agama dan politikus asal Indonesia. Ia adalah pendiri dan pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah.

Ia sempat menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Ia juga membangun institusi pendidikan dan lembaga Ittihadul Muballighin, tempat berhimpun para muballigh dan mengirimnya ke berbagai daerah. Ahmad Sjaichu menkabat dari 1966 sampai 1971.

Selanjutnya, Idham Chalid adalah salah satu politikus Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda. Ia juga menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR pada periode 1971-1977. Selain sebagai politikus ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan ia pernah menjabat Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama pada 1956-1984.

Selesai satu periode, Idham Chalid digantikan Adam Malik Batubara mantan Menteri Indonesia pada beberapa Departemen, antara lain ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada 6 November 1998 berdasarkan Keppres Nomor 107/TK/1998.

Di tahun 1978 dilanjutkan oleh Daryatmo, tokoh militer Indonesia dan Ketua DPR/MPR periode 1978-1982. Pada 1978, Daryatmo menjadi Ketua DPR/MPR menggantikan Adam Malik, yang menjadi Wakil Presiden.

Ia merupakan orang pertama dari ABRI yang menjabat Ketua DPR/MPR. Bersama Prof Sarbini Sumawinata, Daryatmo juga pernah memimpin seminar AD di Bandung, yang melahirkan Doktrin AD Tri Ubaya Sakti.

Pada 1982, Amir Machmud terpilih sebagai Ketua MPR dan seperti semua pimpinan MPR lainnya di zaman itu, ia juga merangkap sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Amir Machmud memimpin Sidang Umum MPR 1983 yang menghasilkan Suharto terpilih untuk masa jabatan ke-4 sebagai Presiden dengan Umar Wirahadikusumah terpilih menjadi Wakil Presiden.

Di bawah kepemimpinannya, MPR juga menganugerahi Soeharto gelar "Bapak Pembangunan" atas apa yang telah diraihnya. Di DPR, Amir memimpin lewat undang-undang reorganisasi struktur MPR, DPR, dan DPRD, menetapkan aturan untuk partai politik, dan meletakkan pedoman untuk referendum.

Setelah Amir, ada Mohammad Kharis Suhud tokoh militer dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Ketua MPR/DPR pada masa Orde Baru, dari 1987 hingga 1992. Sebelumnya, pada 1982 hingga 1987 ia memimpin Fraksi ABRI. Pada tahun 1975-1978, ia menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand.

Di tahun 1992-1997, Wahono politikus Indonesia menjabat sebagai Ketua MPR pada masa Orde Baru. Ia juga pernah menjabat Gubernur Jawa Timur periode 1983-1988. Karier militer yang pernah dijabatnya antara lain Penjabat Pangkostrad (1969–1970), Pangdam VIII/Brawijaya (1970–1972), Pangkostrad (1972–1973), Pangkostranas (1973–1974), Deputi Kasad (1974–1977), Dubes RI di Burma dan Nepal (1977–1981), Dirjen Bea Cukai (1981–1983), Gubernur Jawa Timur (1983–1988), dan Ketua DPR/MPR (1992-1997).

Selesainya Suhud, Harmoko politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia pada masa Orde Baru, dan Ketua MPR pada masa pemerintahan BJ Habibie. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, dan kemudian menjadi Menteri Penerangan di bawah pemerintahan Soeharto.

Sebagai Ketua Umum DPP Golkar, Harmoko dikenal pula sebagai pencetus istilah "Temu Kader". Terakhir, ia menjabat sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999 yang mengangkat Soeharto selaku presiden untuk masa jabatannya yang ke-6. Namun dua bulan kemudian Harmoko pula memintanya turun ketika gerakan rakyat dan mahasiswa yang menuntut reformasi tampaknya tidak lagi dapat dikendalikan.

Akbar Tanjung adalah seorang politikus Indonesia dan mantan Ketua DPR-RI. Akbar Tanjung terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar masa jabatan 1998-2004. Sejak 6 Oktober 1999, ia terpilih menjadi Ketua DPR-RI periode 1999-2004 melalui pemungutan suara (voting). Beliau meraih 411 suara, mengalahkan saingan utamanya Soetardjo Soerjogoeritno dari PDI Perjuangan.

Setelah itu dilanjutkan Agung Laksono seorang politisi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 2009-2014. Dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar pada tahun 2004 dan 2009, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar pada  2014 di Jakarta, ia terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Aburizal Bakrie.

Periode 1999-2004, ia tampil sebagai anggota DPR-RI. Ia kemudian menggantikan jabatan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Marzuki Alie adalah Ketua DPR-RI periode 2009-2014 asal Partai Demokrat. Marzuki Alie juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Partai Demokrat, partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono.

Posisi Alie digantikan Setya Novanto politikus asal Jawa Barat, yang diusung oleh Partai Golkar. Ia menjabat Ketua DPR RI periode 2014-2019, dan telah menjadi anggota DPR RI sejak 1999 hingga masa jabatan 2019 (tanpa putus) sebagai perwakilan Golkar dari dapil Nusa Tenggara Timur Dua, yang meliputi wilayah Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Sumba.

Namun pada 16 Desember 2015, dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI terkait kasus pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dalam rekaman kontrak PT. Freeport Indonesia.

Bangku DPR sempat kosong dan akhirnya diisi oleh Ade Komarudin, seorang politikus senior Partai Golongan Karya yang ditunjuk sebagai Ketua DPR RI untuk menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri 16 Desember 2015.

Ia telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama lima periode berturut-turut, dan menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI sejak 2014.

Terakhir, Bambang Soesatyo, seorang pengusaha Indonesia dan kini menjadi Ketua DPR RI. Sebelumnya dia adalah anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar.

Dia didapuk sebagai Ketua Komisi III menggantikan Aziz Syamsuddin pada tahun 2016 begitu Perpindahan Ketua DPR dari Setya Novanto ke Ade Komarudin, dan Setya Novanto menjadi ketua fraksi yang baru, Setya mengumumkan pergantian Ketua Komisi III dari F-PG dari Aziz Syamsuddin kepada Bambang, sedangkan Azis menjadi seketaris fraksi.

Bambang Soesatyo mewakili Jawa Tengah VII wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen. Bambang Soesatyo adalah salah satu dari 9 orang anggota DPR RI yang membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Bambang Soesatyo dikenal kritis dalam menyampaikan pandangannya tentang Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century.

Lantas, siapa yang akan mengisi kursi Ketua DPR RI periode selanjutnya?