Jakarta, IDN Times - Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih meminta Presiden Joko 'Jokowi' Widodo memperhatikan status dan kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes). Dia juga meminta perhatian terhadap distribusi nakes.
"Kalau tidak diratakan distribusinya, kami khawatir akan ada daerah-daerah yang tidak terbagi pelayanan kesehatan dengan baik," tutur Daeng di Jakarta, Kamis (28/2).
Daeng melanjutkan, sistem pelayanan kesehatan dengan JKN juga harus diperbaiki. Dia sadar betul, JKN yang berjalan sekitar 5 tahunan itu bermanfaat untuk masyarakat.
"Dari hati terdalam, para tenaga kesehatan serta stakeholder lainnya mohon diupayakan perbaikan secara terus-menerus agar JKN ini bermanfaat untuk semua pihak. Baik untuk masyarakat maupun pelaksana pelayanan kesehatan," ungkapnya.
Menurut Daeng, Indonesia akan dihadapkan pada dua hal besar, yaitu tantangan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan era industri 4.0. Dua tantangan tersebut meniscayakan kepada seluruh tenaga kesehatan untuk melakukan perbaikan agar daya saing bagus.
"Salah satu hal yang kami usulkan adalah mohon diperhatikan tentang sistem pendidikan, baik kedokteran atau kesehatan lainnya," kata Daeng.
Terkait sistem pendidikan kedokteran, lanjutnya, para organisasi profesi tengah mengusulkan pembahasan di DPR. Mereka juga mengusulkan pada pemerintah agar ada lompatan-lompatan dalam pendidikan kedokteran dan kesehatan ke depan.
"Supaya yang diproduksi adalah dokter dan tenaga kesehatan yang unggul dan mengikuti era industri 4.0," ungkapnya.
Selain itu, Daeng juga mengeluhkan para tenaga kesehatan yang sering berbenturan dengan masalah hukum dari hari ke hari. Akibatnya, para nakes yang mengabdi baik di rumah sakit, puskesmas dan klinik kerap was-was dan takut terhadap persoalan berkaitan dengan hukum.
"Oleh karena itu, kami sepakat untuk menitipkan kepada Bapak Jokowi agar perlindungan hukum tenaga medis dan kesehatan lebih diperhatikan," kata Daeng.