Ini Strategi Satgas dalam Memburu Aset BLBI yang Capai Rp110 Triliun

14 Apr 2021, 16:45 WIB

Ilustrasi BLBI (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD berjanji, pemerintah akan menindak tegas para pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemenkopolhukam, ada 48 obligor BLBI yang kini aset-asetnya sedang diburu oleh pemerintah. Bahkan, Mahfud mengatakan, tak segan-segan akan membui obligor yang tak patuh membayar utang.

"Dalam hukum perdata, bisa kan kalau dia melakukan pengingkaran, kewajiban bayar utang, lalu dihukum perdata dengan hukuman badan," ujar Mahfud ketika berbicara di program stasiun Kompas TV pada Selasa, 13 April 2021.

Ia menjelaskan, proses penagihan aset BLBI baru bisa dilakukan tahun 2021 lantaran pemerintah mendahulukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memproses secara pidana. Komisi antirasuah berhasil menetapkan tiga tersangka korupsi BLBI yaitu Syafruddin Arsyad Temenggung (eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Sjamsul Nursalim, dan Itjih Nursalim.

"Yang sudah diputus MA terkait kasus Syafruddin lalu berdampak ke perkara Sjamsul dan Itjih. Menurut MA, yang dilakukan bukan korupsi. Kalau begitu, mari kita buru sekarang," tutur Mahfud yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

"Kalau memang bukan perbuatan pidana ya kita kejar perdatanya. Biar bagaimanapun kan ini uang negara juga," tutur dia lagi.

Untuk bisa menagih kembali aset-aset milik pengemplang BLBI tak bisa semata-mata dilakukan oleh satu institusi saja. Menurut Mahfud, akan lebih efektif bila melibatkan instansi lain. Maka, dibentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI yang terdiri dari 5 menteri, Jaksa Agung dan Kapolri.

Bagaimana cara pemerintah menagih aset milik obligor BLBI yang nilainya mencapai Rp110 triliun?

1. Satgas sedang inventarisasi aset-aset milik obligor BLBI

(Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD) www.instagram.com/@mohmahfudmd

Menurut Mahfud, memang tidak mudah untuk menagih kembali aset milik obligor BLBI, meski daftarnya sudah ada sejak 2004 lalu. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yakni mengidentifikasi aset-aset tersebut.

"Ada 48 obligor dengan berbagai jenis jaminan yang memiliki 12 jenis problem, maka dibentuk satgas itu. Ada yang menyerahkan barang, tapi sertifikatnya gak ada. Ada yang menyerahkan sertifikat dan barang, tapi peralihannya gak dilakukan. Ada yang hartanya sudah berpindah ke luar negeri," Mahfud memberikan penjelasan.

"Ada pula asetnya yang berbentuk uang asing, ada yang berbentuk rekening Indonesia, dan masih banyak lagi. Jadi, totalnya ada 12 problematik," kata dia.

Jalan yang ditempuh bila sudah mengetahui lokasi aset milik para obligor pun juga tak gampang. Mahfud memberi contoh, bila aset seorang obligor diketahui di Swiss, maka agar bisa diserahkan ke Indonesia harus melalui proses peradilan di sana.

"Kita harus hire lawyer dan menurut aturan di sana, lawyer-nya harus ke sana. Untuk menangani hal-hal seperti ini kan harus ada tim," ujarnya.

Tantangan lainnya yaitu ternyata banyak dugaan aset yang sudah pindah ke tangan orang ketiga. Padahal, aset itu dulu dijaminkan ke negara sebagai syarat bisa memperoleh BLBI.

2. Kemenko Polhukam belum menentukan target nominal aset yang bisa disita negara

Ilustrasi aset. (Dok. IDN Times)

Ketika ditanya berapa nominal aset yang bisa disita oleh negara, Mahfud enggan menjawab secara gamblang soal target tertentu. "Biar nanti orang-orang yang kritis itulah yang usul di media massa bagaimana caranya," ungkap Mahfud.

Ia juga menjelaskan, selain digugat secara perdata bila terbukti obligor juga melakukan penipuan data aset, maka bisa mendorong munculnya tindak pidana baru. Pelanggaran ini menimbulkan konsekuensi lain.

Mahfud juga membantah ada upaya untuk menutup-nutupi pihak tertentu dengan tidak berusaha agar obligor dijatuhi vonis pidana.

"Kalau KPK mau membuka kembali kasus itu silakan, itu bukan urusan kami, kan menjadi perkara KPK. Kami gak pernah menghalangi KPK," kata dia sambil tertawa.

Pemerintah tak akan melakukan intervensi bila ditemukan bukti baru yang mengarah ke dugaan perbuatan korupsi dalam perkara BLBI.

3. Pakar hukum menilai KPK dianggap tak ada karena tak masuk dalam satgas pemburu aset BLBI

Default Image IDN

Sementara, pakar hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera (STH), Bivitri Susanti, mengaku kecewa karena KPK malah tak dilibatkan dalam satgas pemburu aset BLBI. Bila melihat isi susunan anggota satgas seolah-olah pemerintah, kata dia, ingin mengirimkan pesan komisi antirasuah sudah tiada keberadaannya.

"KPK benar-benar diabaikan di sini, sudah dianggap tidak exist. Padahal, urusannya mengenai pemberantasan korupsi dan meski sudah ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) untuk perkara SN dan IN, lalu SAT lepas, tapi dari dulu kan urusannya sama KPK. Tapi, malah gak diajak," ungkap Bivitri ketika berbicara di diskusi publik yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dan disiarkan secara daring di YouTube, 11 April 2021 lalu.

Hal lain yang disoroti Bivitri dalam diskusi tersebut yakni cara pandang pemerintah terhadap pemberantasan korupsi sudah bergeser jauh. Pemerintah tidak lagi menekankan pemberantasan rasuah atau tindak kejahatannya, tetapi yang terpenting uang yang dicuri bisa kembali ke negara. Narasi yang disampaikan oleh aparat pemerintah disampaikan secara konsisten di ruang publik.

"Padahal, tujuan dari pemberantasan korupsi itu bukan sekedar agar duitnya balik, tapi bagaimana menimbulkan efek jera dan meningkatkan pengawasan," kata dia.

Dengan begitu, semua orang, Bivitri melanjutkan, akan berpikir ribuan kali sebelum ia melakukan korupsi dan menerima suap.